Khofifah Indar Parawansa
DPRD Jatim, Bhirawa
Kehadiran mantan Menteri Sosial yang juga Bacagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa di acara Pendamping Keluarga Harapan (PKH) sempat menjadi polemic. Ada dugaan kalau acara tersebut digunakan memobilisir peserta untuk mendukung pasangan Khofiah-Emil di Pilgub Jatim.
Ketua Korwil Satu PKH Arik Dwi Prasetyo menolak jika dirinya melakukan mobilisasi mendukung pasangan Khofifah-Emil dalam Pilgub Jatim. Sebaliknya, kehadiran Khofifah di acara di Trawas murni para PKH se Jatim ingin bersilarrohim sekaligus untuk menyerap ilmu yang dimiliki Khofifah.
“Jujur sebagai Mantan Menteri Sosial saya ingin menyerap ilmu dan gagasan ibu yang selama ini sangat bagus. Kalau kemudian kami dituduh atau ibu memobilisasi KPH untuk Pilgub tidak ada buktinya. Lihat saja waktu acara kami murni membahas masalah program KPH kedepan sekaligus minta masukan,”tegas Arik, Rabu (31/1).
Bukti, KPH ingin menyerap ilmu Khofifah sejak awal tidak ada baliho ucapan selamat. Berikut yang hadir semua KPH se-Jatim kecuali Sumenep dan Ponorogo. Dan mereka ini memiliki aviliasi berbeda tentunya dalam Pilgub Jatim, pihaknya tidak dapat memaksakan kehendak.
“Karenanya saat baca berita soal Bu Khofifah hadir di acara KPH dan dianggap mendompleng, saya sempat kaget. Wong di acara tersebut tidak ada pembicaraan soal pilgub. Disana kami minta arahan karena program yang dimiliki Bu Khofifah selama ini sangat bagus terutama dalam menekan angka kemiskinan. Dan ilmu itu kita serap dalam menjalankan program PKH kedepan. Saking hormat dan apresiasi kami ke ibu, maka kami memberikan penghargaan kepada Bu Khofifah sebagai ibu PKH,” paparnya.
Ketua Fraksi PAN Jatim, Agus Maimun mengaku tidak kaget adanya pemberitaan tersebut. Bagi Agus hal yang wajar bila kemudian ada sebuah kelompok yang memberikan sebuah penghargaan kepada mereka yang dianggap berhasil. Dan ini berlaku bagi siapa saja dan kita tidak boleh nyinyir menanggapinya.
“Saya kira masalah ini tidak perlu diperbincangkan. Biasa kalau ada yang nyinyir menanggapinya. Tapi yang pasti dari statmen dari Korwil KPH jelas jika pertemuan tersebut tidak pernah diagendakan. Yang ada mereka cuma minta masukan guna pembuatan program PKH 2018. Lebih dari itu tidak ada bahasan. Apalagi sampai memobilisir massa untuk mendukung Bu Khofifah. Dan aneh wong belum ada penetapan kok Bu Khofifah sudah dituding seperti itu,”paparnya.
Seperti diketahui, Pakar Politik Universitas Airlangga (Unair) DR Novri Susan menilai, seharusnya Khofifah mampu mengendalikan diri untuk tidak hadir pada acara program Kemensos, yaitu rapat pendamping PKH. Sekalipun, dia di undang dengan kapasitas sebagai mantan Menteri Sosial.
“Seharusnya Bu Khofifah bisa menahan diri dan menyadari karena posisinya saat ini sebagai calon gubernur. Kalau kapasitasnya itu sebagai menteri sosial tidak masalah itu memang tugas, tapi dia kan sebagai calon gubernur,” ujarnya.
Kritik yang sama juga disampaikan pengamat politik dari Universitas Brawijaya (UB) Fajar Ramadhan. Menurutnya, kurang etis Khofifah menghadiri acara Kemensos mengingat Ketua Umum Muslimat itu sudah tidak menjabat sebagai Mensos. “Kalau Khofifah hadir di acara Kemensos, justru ini akan menjadi conflict of interest (benturan kepentingan). Khofifah kan sudah tidak lagi jadi Mensos,” ujarnya.
Fajar mengingatkan agar Khofifah tidak menjadikan PKH sebagai kendaraan politik guna meraih suara di Pilgub Jatim 2018. Sebab, program tersebut merupakan program pemerintah, dalam hal ini adalah Joko Widodo. Dengan begitu, siapapun yang menjabat sebagai mensos, wajib menjalankan program pengentasan kemiskinan itu.
“Bahkan, Idrus Marham yang sekarang jadi mensos, juga wajib menjalankan PKH, itu kan program pemerintah, bukan programnya Khofifah. Khofifah saat menjabat mensos hanya menjalankan program pemerintah saja,” terangnya. [cty,iib]
