Ketua TP PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi bersama Pengurus TP PKK Jatim menghadiri Rapat Konsultasi TP PKK Tahun 2017 di Hotel Kartika Chandra Jakarta.
Pemprov, Bhirawa
Tim Penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Jatim berkomitmen membantu pemprov menangani Kusta. Sebab Indonesia menduduki peringkat tiga tertinggi setelah India dan Brazil dalam jumlah penduduk yang terkena kusta.
“Saya akan mendampingi Pak Gubernur menggerakkan kader PKK untuk bekerja sama membantu menangani masalah kusta,” kata Ketua TP PKK Jatim Dra Hj Nina Soekarwo, MSi pada acara Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK se-Indonesia, di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Kamis (9/3).
Menurut dia, pada 2015 jumlah penderita baru di Indonesia sebanyak 17.202 dan 4.013 atau 23,3 persen diantaranya berasal dari Jatim. Dengan demikian, Jatim menjadi provinsi dengan jumlah kasus baru terbanyak di Indonesia. Selain itu, Jatim juga merupakan satu-satunya provinsi yang belum mencapai ‘eliminasi’ yakni angka prevalensi kusta kurang dari 1/10.000 penduduk.
Ditambahkan, prefalensi rate Provinsi Jatim pada 2015 sebesar 1,02 per 10.000 penduduk atau hampir mendekati eliminasi kusta. Dengan kata lain, jika diabsolutkan, pencapaian tingkat eliminasi kusta hanya tinggal menurunkan 100 penderita kusta yang diobati, sehingga Jatim sudah mencapai eliminasi kusta. Bude Karwo menambahkan, pada 2017 Provinsi Jatim mengharapkan bisa mencapai tingkat eliminasi ini.
Menurut Bude Karwo, sapaan Nina Soekarwo, pada 2016 terdapat 11 kabupaten/kota yang prevalensi rate kustanya masih lebih 1 per 10.000 penduduk terutama di pantai utara Jawa dan Madura. Salah satu penyebab penyebaran kusta diantaranya oleh penderita yang terlambat ditemukan sehingga menjadi sumber penularan bagi orang sekitarnya.
Eliminasi kusta di Indonesia diproyeksikan tercapai tahun 2000, walaupun sampai dengan 2015 masih terdapat 12 provinsi yang belum mencapai eliminasi. Untuk itu dukungan PKK terhadap program ini menjadi sangat penting. Khususnya dikaitkan dengan pelaksanaan 10 program pokok PKK yang harus menyelaraskan dengan kebijakan program pemerintah melalui pemahaman tata kelola pemerintah daerah serta mengidentifiaksi persoalan strategis.
Bude Karwo mengatakan, TP PKK Provinsi Jatim dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di jajaran Pemprov Jatim selama ini sudah kompak. Utamanya dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan terkait pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dan masyarakat di desa dan kelurahan, karena sudah ada MoU atara dua belah pihak.
Mulai Pokja I – IV yang mencakup penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, penididikan dan ketrampilan, pengembangan kehidupan berkoperasi, pangan, sandang, perumahan, tata laksana rumah tangga, kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat, semua sudah bersinergi karena sudah ada MoU.
Namun demikian, Bude Karwo menyadari belum semua TP PKK kabupatn dan kota bersinergi dengan OPD di daerah masing-masing. “MoU PKK provinsi dengan OPD di jajaran Pemprov Jatim diharapkan diikuti tingkat Kabupaten dan Kota agar tercipta sinergitas antara keduanya,” harapnya. [iib]
