Ketua TP PKK Provinsi Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi turut hadir dalam Rakon TP PKK di Hotel Sahid Jakarta. Mendagri RI Tjahjo Kumolo juga hadir untuk memberikan arahan kepada peserta Rakon TP PKK.
Pemprov Jatim, Bhirawa
PKK Jatim siap menjadi ujung tombak pembangunan di daerah. Perangkat PKK yang mencaai tingkat grass root bisa dipergunakan untuk mendukung program – program pemerintah.
Dalam pernyataannya Ketua Tim Penggerak PKK (TP PKK) Jatim Dra Hj Nina Soekarwo MSi, di lingkungan struktural Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ada perangkat yang tugasnya sampai ke grass root, tetapi Kader PKK mampu berperan dalam masyarakat hingga grassroot. Sehingga upaya memotivasi/menggerakkan para kader PKK sebagai ujung tombak yang ada di masyarakat menjadi hal yang sangat penting.
“Dalam kegiatan Musrenbang Prov Jatim, PKK sudah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pemprov Jatim juga sudah mengakomodasi beberapa ide TP PKK Jatim dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub). Misalnya mengenai PAUD Holistik, awal yang mengajak duduk bareng para kepala SKPD adalah PKK, ” ujar Bude Karwo dalam seusai mengikuti pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo di depan Ketua TP PKK dari 34 provinsi se-Indonesia, pada Rapat Konsultasi (Rakon) TP PKK di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (31/5).
Di PAUD Holistik integratif, kebutuhan esensial anak yang menyeluruh, dan integratif artinya melibatkan SKPD. Sebetulnya kalau PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sesuai dengan UU sistem pendidikan nasional orientasinya khusus pada stimulasi pendidikan saja.
Sementara dengan adanya Perpres No 60/2013 tentang PAUD (Pengembangan Anak Usia Dini) sehingga tidak hanya diberikan stimulai pendidikan saja tapi lebih luas, baik untuk gizinya, kesehatan, perlindungannya juga diperhatikan, selain itu parenting education untuk orang tuanya juga diperhatikan. Sehingga diharapkan dapat melahirkan anak-anak generasi emas yang berkualitas.
Soal penggunaan produk dalam negeri, pihaknya juga sudah minta kepada Gubernur Jatim untuk menggalakkan pemakaian produk dalam negeri, khususnsya produk Jawa Timur. “Saya sudah minta kepada Gubernur untuk menggalakan pemakaian busana batik. Hal itu terbukti di Kantor Pemprov Jatim selama tiga hari kerja mengenakan batik,” katanya.
Berkaitan dengan Narkoba, Pokja I Jatim sudah melakukan penyuluhan. Hanya ke depan lebih diintensifkan lagi, apalagi pengguna narkoba di Jatim relatif cukup besar. Untuk itu, penyuluhan dan pembinaan akan semakin ditingkatkan. Yang terpenting pendidikan pertama dan utama adalah keluarga. Sehingga diharapkan bisa mengerem sendiri bagaimana perkembangan teknologi yang tanpa batas (borderless), di media sosial, dan lain-lain bisa difilter dengan penguatan iman.
“Kita tidak bisa membendung arus perkembangan teknologi. Satu-satunya usaha pencegahan dari sisi Imtaq yang diajarkan dari rumah. Dan untuk narkoba bekerja sama dengan BNN Jatim,” tambahnya.
Sementara itu, Mendagri RI Tjahjo Kumolo dalam arahannya mengatakan, kunci sukses seorang kepala daerah tergantung PKK yang menggerakkan dan mengorganisir ibu-ibu dalam upaya menyejahterakan rakyat dan mempercepat proses pembangunan.
Ancaman bangsa ada empat, pertama masalah kesenjangan sosial, kedua masalah korupsi. Peran ibu mengingatkan suami dan masayrakat terhadap bahaya korupsi. Ketiga, maslah bahaya narkoba dan miras yang bisa memicu masalah termasuk kekerasan seksual, dan keempat masalah agama dan terorisme. Jangan sampai generasi muda terjebak dalam pola pikir yang sempit/ radikalisme.
“Kuncinya ada pada ibu-ibu PKK sebagai orang tua/ keluarga yang 24 jam mengawasi. Peran ibu-ibu harus mampu menyerap informasi dari masyarakat sehingga bisa ditindaklanjuti dalam kebiajakan dan pelaksanaan program kerja,” ujarnya. [iib]
