foto ilustrasi
Kab.Gresik, Bhirawa
Belum dapat jaminan untuk tempat berjualan, puluhan pedagang kaki lima (PKL) mendatangi Kantor DPRD Gresik. Para pedagang itu meminta perlindungan supaya masih bisa tetap berjualan.
Menurut Ketua Paguyuban PKL Alun-alun, Yasin, belum percaya 100% terhadap lobi Pemkab Gresik. Terkait jaminan nasibnya yang kini belum jelas, ditambah kabar di lapangan mulai muncul kesan negatif.
”Maka kami para PKL meminta kejelasan status atau jaminan nasibnya, ketika harus pindah ke Jl Notoprayitno. Sebab, kami tak ingin harus digusur kembali menyusul status lahan itu milik swasta, yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,” kata Yasin.
Selain itu, para PKL berharap ada kesederhaan dalam menata, dilakukan dengan cara duduk bersama antara kami perwakilan PKL, Pemkab dan PT Semen Indonesia. Bisa mendengar langsung komitmen dari para pihak terkait, diperkuat dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).
Hal senada ditegaskan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Cagar Budaya Alun-alun Gresik, Wahab, penataan nasib para PKL harus diutamakan sebelum mulai pekerjaan revitalisasi. Kejelasan nasib mereka harus segera diputuskan, bukan malah digantung seperti ini.
Sementara Wakil Ketua DPRD Gresik, Sholihuddin menambahkan, pihaknya telah mengakomodir semua aspirasi para PKL dan perwakilan masyarakat Gresik. Setelah ini, pembahasan bakal ditindaklanjuti dengan bertemu Bupati Sambari Halim Radianto. [kim]
