PKL GOR Kabupaten Sidoarjo Protes Pembatasan Jam Jualan

Sidoarjo, Bhirawa
Pemagaran seputar GOR Sidoarjo sudah selesai dan Pemkab membatasi jam buka sampai 11 malam. Karuan puluhan PKL yang biasa berjualan hingga dini hari kelabakan.
Tidak terima dengan pembatasan jam buka tutup GOR, ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan GOR Delta Sidoarjo mendemo kantor DPRD Sidoarjo, Selasa (7/1). Mereka menutut kawasan GOR yang hanya dibuka pintu utamanya sejak awal Tahun 2020 kemarin, keempat pintunya dibuka semua.
Alasannya, sejak penutupan 3 pintu selain pintu utama menyebabkan pendapatan PKL menurun.
Pendemo membawa poster berisi hujatan dan kecaman. Diantaranya, Ojo Kakean Aturan, PKL Perlu Dibina Bukan Dibinasakan, Penutupan Pintu GOR Menghancurkan Usaha Kami, Mana Janji Untuk Kami PKL GOR, Jangan Kebiri Usaha Kami PKL GOR, dan Keluarga Kami Butuh Hidup.
PKL yang jualan di GOR sebagai penunjang hidup utama,” kata Korlap Aksi, Sumi Harsono.
Ada 5 tuntutan PKL dalam aksinya kali ini. Diantaranya, pintu gerbang utama yang selama ini menjadi akses utama dibuka kembali karena berdampak pada pendapatan PKL, penerapan pembatasan waktu operasional pukul 02.00 WIB karena ramainya jam pembeli.
Soal even berbau komersial tetap diperbolehkan berjualan, minta adanya kerjasama penataan dan pembinaan, serta hapus campur tangan oknum yang mengintimidasi PKL.
“Kami mencari makan bukan korupsi. Kami siap ditata rapi. Kami menilai antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bersinergi hingga PKL tak tertata baik,’ ujarnya.
setiap berjualan selalu ada retribusi itu. Macam-macam retribusinya mulai kebersihan dan lainnya. Setiap buka selalu kami bayar retribusi diluar sewa stan,” ungkapnya.
Sementara Kepala Disporapar Pemkab Sidoarjo, Joko Supriyad, mengatakan ipenertiban jam dan pintu yang dibuka itu agar kawasan GOR tetap bersih. Apalagi, saat ini kawasan GOR sudah direvitalisasi mengeluarkan anggaran lebih dari Rp 6,3 miliar.
“Mari disepakati dari 4 pintu yang ada di GOR pintu mana yang harus dibuka dan ditutup. Karena kami uji coba dengan membuka hanya pintu A karena jalannya dua jalur,” katanya.
Menurut Joko dari puluhan Stadion yang ada di Jawa, hanya Stadion GBK, Cibinong, Bekasi, Bandung dan Sidoarjo yang layak berskala internasional. Namun selama pertandingan bola baik AFF maupun AFC tak melihat lingkungan Stadion GOR Sidoarjo.
“Sekarang PKL masih berserakan, makanya mau ditata dan diperbaiki,” ungkapnya.
Sementara rombongan perwakilan PKL diterima anggota dan pimpinan Komisi A dan Komisi D DPRD Sidoarjo. Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Subandi menegaskan tidak ada yang melarang PKL berjualan. Akan tetapi soal masalah sosial yang ada harus diperhatikan semua pihak.
“Kami minta ada stabilitas keamanan dan adanya kafe-kafe di GOR harus menjamin keamanan dan ketertibannya,” tandasnya. (hds)