Ketua Umum DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, saat berkunjung ke para tenaga kesehatan.
Semakin banyaknya Tenaga Kesehatan (Nakes) yang gugur akibat terpapar Covid-19, membuat banyak pihak prihatin. Di Jawa Timur, tercatat 176 lebih tenaga kesehatan yang terpapar covid-19. 111 di antaranya perawat. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Surabaya dan Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim, dari jumlah yang terpapar tersebut, setidaknya 10 dokter dan 8 perawat telah meninggal dunia.
Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jatim meminta Pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada para tenaga kesehatan. Ketua Umum DPW Irwan Setiawan menyampaikan pentingnya peran para nakes ini. “Kita semua prihatin atas banyaknya nakes yang terpapar. Ini menandakan perlindungan kita terhadap mereka masih belum optimal. Padahal para nakes inilah yang sangat berperan dalam penanganan wabah Covid-19,” ujarnya.
Irwan menuturkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, memastikan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap di tiap Rumah Sakit. “Baju Hazmat, masker N95, dan APD lainnya mesti dalam kondisi tersedia dalam stok yang memadai. Pemerintah harus cek satu demi satu di lapangan,” katanya.
Kedua, lanjut Irwan, memastikan bangunan dan manajemen Rumah Sakit telah disesuaikan dengan protokol Covid-19. “Misalnya memisahkan koridor pasien Covid-19, ruang ganti nakes yang memadai, ruang istitahat, juga asupan gizi bagi para nakes. Ini kalau tidak dicek satu-satu bisa terabaikan,” tuturnya.
Yang ketiga, menurut Irwan, adalah perlindungan hukum dan keamanan. Ada nakes yang dituduh tidak memperlakukan pasien dengan baik padahal sudah sesuai protokol Covid-19. Ada pula yang digerudug keluarga pasien karena ingin mengambil jenazah. Ada juga yang memaksa membawa pulang pasien covid. Ini perlu perlindungan dari aparat keamanan agar beban nakes tidak ditambah dengan kekerasan fisik atau pun kriminalisasi.
Sedangkan yang keempat, imbuhnya, adalah pencairan insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana yang dijanjikan pemerintah. “Pencairan ini katanya terhambat soal verifikasi. Saya pikir database tenaga kesehatan pasti lengkap. Karena ada pendidikannya, ada organisasi profesi, ada manajemen rumah sakit, bahkan kepegawaian pemerintah. Datanya lengkap. Tidak seperti data penerima Bantuan sosial (bansos) yang mungkin bisa sangat dinamis. Data nakes ini kan rigid. Jadi verifikasinya tidak sulit. Jumlahnya juga tidak sebanyak penerima Bansos,” terang Irwan.[geh]
