PKS Pertanyakan Keterlibatan Negara Asing dalam Data Center

Jakarta, Bhirawa.
Dewasa ini, Data Pribadi menjadi kekayaan baru yang telah menjadi properti sebagaimana kendaraan dan rumah. Tetapi perlindungan terhadap Data Pribadi, secara komprehensif belum cukup. Walaupun Indonesia sudah memiliki 32 UU dan Peraturan yang menyebar kemana-mana.

Bocoran data digital forensik Indonesia merilis, bahwa selama 15 tahun terakhir, ada 7,5 miliar bocoran digital secara global. Untuk Indonesia ada belasan juta data, mulai dari nama, alamat, nomor, alamat email, tanggal lahir, password dst. 

“Bagi sebagian besar kalangan yang tidak konsen terhadap teknologi digital, hal tersebut diatas dianggap bukan sebuah kehilangan. Tetapi bagi yang konsen, urusan digital adalah suatu kekayaan yang luar biasa,” ungkap Sukamta, anggota Komisi I DPR RI dari PKS dalam diskusi forum legislasi bertajuk “RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi ?, Selasa sore (4/8). Nara sumber lain, Christina Aryani anggota Komisi I dari Golkar, Saifulah Tamliha, anggota Komisi I dari PPP dan Samuel Abriyani, Dirjen Aplikasi Informasinya KemenKominfo.

Menurut Sukamta, perlindungan dan keamanan Data Pribadi sangat penting dan menjadi bagian dari HAM, jadi harus menjadi perhatian negara. Soal salah satu aspek dari keamanan Data Pribadi, atau salah satu tema soal Data Center, Indonesia punya PP nomor 95/2018 di pasal 69, mengatur soal Data Center dan SPBE. Disitu dijelaskan, bahwa pembiayaan untuktingkat nasional dengan APBN. Sedang untuk percepatan ditingkat daerah, pembiayaan dengan APBD.

“Namun kenapa Kementerian Kominfo memberikan izin atau menerima bantuan dari Perancis dan Korea Selatan. Jika pemerintah memberi izin pada Perancis dan Korea, pastilah China dan AS akan berlomba membuat Data Center Indonesia,” cetus Sukamta.

Kenapa demikian? Ungkap Sukamta,karena Indonesia penduduknya sangat besar, tentu konsumerboth nya juga sangat besar. Kemampuan daya beli bangsa Indonesia dewasa ini juga meningkat luar biasa. Apalagi ditengah situasi dengan resesi ekonomi seperti saat ini, tentu Indonesia akan menjadi sangat menarik. Bukan hanya dari sisi ekonomi saja, dari sisi keamanan negara, di zaman digital ini, Indonesia sangat lah berharga untuk diperebut kan.

“Bukan hanya soal pertahanan yang terkait dengan tentera. Tetapi daya tahan nasional kita, ketahanan nasional kita. Oleh karenanya, kami mempertanyakan, kebijakan Kementerian Kominfo yang mengizinkan negara asing membuat Data Center Indonesia. Atau bahasa harusnya, mengapa negara asing memberi bantuan untuk pendirian Data Center Indonesia. Bantuannya uang Cash atau teknologi atau yang lain?,” sergah Sukamta

Menurut anggota fraksi PKS, partai oposisi ini, tidak ada makan siang gratis. Pasti ada maunya, tapi apa? Kami ingin agar kepentingan nasional di nomor satu. Dalam mengelola negara, jangan memberi ruang untuk kepentingan asing, untuk masuk. Karena Data Center adalah salah satu infrastruktur yang sangat penting. Jangan sampai, untuk membangun industri 4.0, untuk membuat Data Center saja, Indonesia masih mengandalkan dana asing.

Syaifullah Tamliha menyatakan, Data Pribadi sebenarnya sudah bocor duluan, sebelum DPR membahasnya sekarang. Namun ketimbang gak ada sama sekali, apa salahnyamempunyai UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Namun, Komisi I dan pemerintah harus betul-betul melihat, RUU PDP ini dibuat untuk meng- antisipasi terjadinya dengan pesat, ITE. [ira]

Tags: