PLN Situbondo Imbau Masyarakat Pasang PJU ke DPKP

Petugas PLN Situbondo saat melakukan koordinasi pencatatan perkembangan titik PJU dengan karyawan DPKP Kabupaten Situbondo. [sawawi/bhirawa]

Situbondo, Bhirawa
Selama periode 2018-2019, PLN Situbondo sedikitnya berhasil mencatat sebaran penerangan jalan umum (PJU) yang tersebar di Kabupaten Situbondo sebanyak 6.577 titik. Sebaliknya, data PJU yang belum tertagih sepanjang periode yang sama sebanyak 1.333 titik. Jika besaran 1.333 titik disetarakan daya (KVA) yang belum tertagih sebanyak 262 KVA dan setara energi (KWH) ditaksasi sebesar 98.324 KWH.
Suwojo, Manager Transaksi Energi (TE) PLN Situbondo mengatakan, data PJU tersebut berdasarkan dari hasil PLN Situbondo periode tahun 2018-2019. Sementara itu, ujar Suwojo, dari hasil survey data tahun 2015 tercatat ada 5.244 titik PJU se-Kabupaten Situbondo. “Khusus untuk sebaran daya (KVA) sebanyak 1.448 serta untuk energi (KWH) sebanyak 543.049,” ujar Suwojo dengan didampingi Kahumas PLN Situbondo, Anang, Kamis (27/2).
Masih kata Suwojo, perkembangan data PJU listrik di Kabupaten Situbondo tidak bisa dicatat secara tetap (fixed) karena setiap saat selalu mengalami perubahan sesuai dengan kondisi pelanggan. Suwojo memastikan, data yang ada saat ini merupakan data verifikasi awal karena belum diabdate secara keseluruhan. “Agar data PJU mengalami singkronisasi, kami setiap saat selalu mengadakan koordinasi dengan jajaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Situbondo,” terang Suwojo.
Suwojo juga sempat menyinggung soal banyaknya jumlah titik PJU liar atau biasa disebut penyalahgunaan PJU di Kabupaten Situbondo yang tidak bisa dihitung dengan tetap. Dimata Suwojo, masyarakat yang ingin pasang PJU harus melalui tahapan konfirmasi ke DPKP Situbondo sehingga langsung ditindaklanjuti. “Dengan demikian katagori PJU-nya juga legal. Atau memakai opsi pasang PJU mandiri, dengan bantuan dari dana desa (DD),” ungkap Suwojo.
Dengan melalui tahapan PJU yang resmi, sambung Suwojo lagi, pelanggan atau masyarakat akan dibangun IML dengan meter pulsa. Misalnya, ujar Suwojo, soal keluhan PJU tembat ibadah itu harus memakai skema yang sama sehingga menjadi legal.
Suwojo menilai, ada sejumlah titik yang mengalami miskomunikasi perihal PJU. Padahal sebelumnya, tukas Suwojo, sudah diadakan roadshow dan sosialisasi di tengah masyarakat Bondowoso dan Panarukan. “Mungkin masyarakat yang belum paham soal PJU tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang tata cara pemasangan PJU sehingga ada miskomunikasi. Karena kalau ada masyarakat memasang PJU secara illegal, akan berdampak dari sisi tehnis,” pungkas Suwojo.
Di sisi lain, Adik Partigastono, Manager Bagian KSA PLN Situbondo membenarkan jika pemasangan PJU ada dua jenis. Pertama, ujar Adik, melalui usulan pemasangan PJU ke DPKP Kabupaten Situbondo dan kedua, pemasangan PJU secara mandiri. Adik juga mengutip soal pajak PJU yang secara keseluruhan dana pajaknya rutin disetor ke Pemkab Situbondo. “Kami (PLN), hanya menerima saja besaran pajak PJU saat warga membayar rekening listrik. Semua dana pajak kami setor ke Pemkab Situbondo,” papar Adik.[awi]

Tags: