PMII Kabupaten Jombang Demo Tolak Pelemahan KPK

Aksi demo mahasiswa dari PMII Jombang yang menolak pelemahan KPK, Senin siang (16/09). [Arif Yulianto/Bhirawa]

Jombang, Bhirawa
Sejumlah mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jombang menggelar aksi demonstrasi menolak upaya-upaya yang dapat melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Massa aksi berkumpul di Bundaran Ringin Contong, Jombang kemudian melakukan long march menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Senin siang (16/09).
Dalam sejumlah poster yang di bawah mahasiswa, terdapat salah satu poster yang bertuliskan Tolak RUU KPK, dan di poster lainnya terdapat tulisan kembalikan independensi KPK. Sementara dari selebaran yang mereka bagikan, terdapat enam buah poin tuntutan yakni, 1. KPK sebagai lembaga super body boleh asalkan tidak terlalu berlebihan independensi KPK saat ini jangan sampai dijadikan kepentingan kubu-kubuan baik Partai Politik maupun oknum internal KPK. 2. Melihat perkembangan informasi yang ada kami menolak revisi Undang-Undang KPK selama revisi tersebut melemahkan kinerja KPK. 3. Mengembalikan aspirasi masyarakat sebagai proses untuk menetapkan perkara. 4. Menuntut segera pada Presiden untuk menyelesaikan polemik RUU KPK yang sudah ditetapkan oleh DPR RI yang mana keputusannya sarat akan pelemahan KPK. 5. Menyesalkan tindakan Ketua KPK yang terkesan lari dari tanggung jawab. 6. Mengembalikan fungsi DPR sebagai lembaga menampung aspirasi rakyat bukan sebagai lembaga yang melindungi para koruptor.
Salah seorang mahasiswa bernama Najihul Huda mengatakan, pihaknya berkomitmen bersama untuk tetap memerangi korupsi.
“Karena kita ketahui, di Jombang sendiri sudah pernah ada kasus tindak pidana korupsi. Hal ini tidak menutup kemungkinan dinasti tentang korupsi itu, susunannya tetap ada,” ujarnya saat diwawancarai sejumlah wartawan di sela aksi.
Dia menambahkan, jika pun sudah berganti, dikatakanya, ada gerakan-gerakan untuk menyusun untuk korupsi. Maka pihaknya menyayangkan jika di Kabupaten Jombang yang berjuluk Kota Santri terjadi praktik korupsi yang menyalahi nilai-nilai kebangsaan.
Ditanya lebih lanjut apa yang diinginkan oleh mahasiswa terhadap DPRD Kabupaten Jombang dalam konteks ini, Najihul Huda menjawab, pihaknya ingin ditemui dan meminta DPRD Jombang menggiatkan pemberantasan korupsi.
“Kita menyuarakan, minimal kita sebagai mahasiswa, suara kita semoga didengarkan oleh pihak DPR RI melalui melalui DPRD Jombang ini,” imbuhnya.
Jikapun nantinya KPK harus diawasi, dia berharap, susunan pengawas tersebut harusnya diisi dari kalangan akademisi dan bukan diisi oleh para elit politik. Salah satu hal yang menurut mereka melemahkan KPK yakni, ada upaya KPK akan dijadikan lembaga pemerintahan yang bisa mengurangi independensi KPK sendiri.
“Dan salah satu regulasi dalam penyidikan, adanya pelaporan ke Kejaksaan Agung. Di sini akan menjadi regulasi yang sangat panjang untuk memberantas korupsi,” jelasnya.
Sementara saat di depan Kantor DPRD Jombang, demo yang dilakukan mahasiswa nyaris ricuh. Satu orang mahasiswa sempat diamankan polisi, namun kemudian dilepaskan. Kapolres Jombang, AKBP Fadli Widianto menjelaskan, insiden kecil itu terjadi karena ada mahasiswa yang mengeluarkan teriakan bernada provokatif sehingga yang bersangkutan sempat diamankan.
“Karena sekali lagi, PMII ini adalah dari NU, tidak pernah ada seperti itu, adabnya juga kurang pas. Itu bisa disadari oleh yang lain,” terang Kapolres Jombang.
Kapolres Jombang memastikan, perwakilan mahasiswa sudah menyampaikan aspiransinya kepada perwakilan DPRD Jombang. Namun karena saat ini pimpinan DPRD Jombang masih belum definitif, oleh karenanya kemudian ada solusi akan ada diskusi yang akan difasilitasi oleh pihaknya dalam pekan ini.(rif)

Tags: