PMII Minta Pengadaan Mobdin SKPD Dicoret

15-kim-PMII Minta Kebijakan Bupati Pengadaan Mobdin SKPD Di Coret DewanGresik, Bhirawa
Meski pengadaan Mobdin pimpinan dewan dan komisi telah dicoret, namun tetap meloloskan 21 Mobdin untuk SKPD. Sehingga aktivis tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gresik kembali melakukan aksi di halaman gedung dewan, menuntut kebijakan Bupati Sambari Halim Radianto juga dicoret karena tak pro terhadap rakyat.
Dalam melakukan aksi puluhan aktivis PMII, membawa gerobak berisikan pace busuk, menutut mulut dengan lakban dan poster yang bertuliskan. Kebijakan pengadaan Mobdin tidak pro rakyat, rakyat miskin sengsara SKPD senang. Juga melempari gedung dewan dengan pace busuk, dan melakukan orasi secara bergantian menuntut pengadaan Mobdin sebesar Rp4 miliar. Dialihkan untuk program mengentas kemiskinan rakyat Gresik yang jumlahnya masih ribuan.
Menurut Korlap aksi, Gus Maulana Yasin, pengadaan Mobdin dewan telah dihapus seharusnya kebijakan bupati untuk pengadaan Mobdin SKPD juga ikut. Tak seenakknya sendiri melegang, dengan alasan untuk menunjang kinerja melayani masyarakat. ”Alasan ini, sungguh menyedikan bila kita melihat banyak Mobdin SKPD masih layak pakai. Dewan harus mencoret, apapun alasannya karena kebijakan itu adalah menghamburkan uang rakyat,” tegasnya.
Maulana menegaskan, seharusnya penguasa memberikan kesejahteraan dan lowongan pekerjaan kepada rakyat. Bukan mobil dinas untuk melayani rakyat dan hanya menarik pajak. Dan Mobdin bukan menjadi solusi masyarakat menjadi sejahterah, sebab yang dibutuhkan program yang langsung bisa menyentuh dan mengerakkan ekonomi. Guna menunjang kebutuhan hidup sehari-hari, untuk makan, minum, tempat tinggal maupun lainya.
”Pemaksaan pengadaan 21 Mobdin yang menelan anggaran sebesar Rp4 miliar, berarti bupati selama ini tak pernah mendengar jeritan rakyat. Di dalam pikiranya yang ada hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghamburkan uang APBD. Padahal diĀ  Gresik jumlah masyarakat miskin seperti, pengemis, pengamen, anak jalanan jumlahnya tak hanya ratusan namun ribuan yang tersebar di desa,” tandasnya.
Ditambahkan Maulana, dewan dan Pemkab agar sadar. Bahwa pembahasan anggaran bukan untuk pesta pembagian kemewahan menunjang fasilitas kerja dan gagah-gagahan. Sehingga rapat hanya digunakan formalitas kongkalikong, untuk kebijakan pribadi dan golongan. ”Dan semangat kami tetap satu, memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Meminta dewan untuk mencoret pengadaan Mobdin yang telah menjadi kebijakan Bupati Sambari Halim Radianto, atau solusinya anggaran itu digunakan untuk kepentingan yang langsung pro pada rakyat.
Puas berorasi, massa melempar pace busuk ke gedung dewan, sholat goib, dan sujud. Demo sejak pukul 10.00 -12.00 WIB namun tak satupun anggota dewan menemui. Akhirnya massa membubarkan diri dan memasang tenda sebagai bentuk keprihatinan. Mereka juga mengancam kembali turun ke jalan hari ini (Jum’at 15/8 ), untuk mengawal sidang paripurna penetapan P-APBD 2014. Menuntut kebijakan pengadaan Mobdin kepada SKPD dicoret. [kim]

Keterangan Foto : PMII-Minta-Kebijakan-Bupati-Pengadaan-Mobdin-SKPD-Di-Coret-Dewan.

Tags: