PMII Sampang Demo Tuntut Kadinkes Mundur

Mahasiswa demo di depan kantor dinas kesehatan Sampang. [nurkholis/ /bhirawa]

Mahasiswa demo di depan kantor dinas kesehatan Sampang. [nurkholis/ /bhirawa]

Sampang, Bhirawa
Amburadulnya pengelolaan dana Kapitasi tahun 2014 di Dinas Kesehatan Sampang senilai Rp 21 miliar terus menjadi sorotan. Salah satu dari mahasiswa yang mengatasnamakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)  Cabang Sampang, melakukan aksi unju rasa di depan kantor Dinas Kesehatan dan mendesak kadinkes dr. Firman Pria Abadi mundur dari Jabatannya, Senin (21/9).
Zainal Alim koordinator Aksi mengatakan, amburadulnya pengelolaan dana kapitasi di dinas kesehatan Sampang, sebagai salah satu indikator bahwa kepala dinkes Sampang gagal melakukan pembinaan terhadap anak buahnya, di 21 Puskesmas se-Kabupaten Sampang.
“Misalnya terkait penggunaan dana kapitasi dari 21 miliar, ada kelebihan pembayaran jasa pelayanan melebihi 60 persen yang tidak sesuai aturan, kemudian 40 persennya untuk operasional dan pengadaan barang masih manjadi rahasia dapur dinas Kesehatan,” tegasnya di hadapan kadinkes dr. Firman Pria Abadi yang menemui pengunjuk rasa di depan kantor Dinas Kesehatan Sampang.
Hal senada juga dikatakan Hamid salah satu orator aksi, kelebihan pembayaran jasa pelayanan tersebut yang diamini temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) Provinsi Jatim, ini sebagai salah indikator bahwa dinas kesehatan Sampang telah menjadi sarang korupsi dana kesehatan yang semestinya dirasakan masyarakat.
“Aksi ini merupakan salah satu upaya kami sebagai kontrol pada pejabat pemerintah yang melaksanakan anggaran untuk masyarakat, dalam waktu dekat kami akan melaporkan dugaan penyelewengan ini pada ranah hokum,” tegasnya sambil membubarkan diri dengan tertib.
Sementara dr. Firman Pria Abadi kepala Dinas Kesehatan Sampang yang menemui pengunjukrasa, ia berterima kasih atas penyampaian aspirasi mahasiswa, memang BPK beberapa waktu lalu menemukan kelebihan belanja pelayanan kesehatan di beberapa Puskesmas dengan total kurang lebih 60 juta.
“Namun hal itu menjadi salah satu kelemahan kami dari sisi perencanaan, sebab dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) kami, terkait pengguna layanan badan penyelenggaran jaminan sosial (BPJS) Kesehatan mematok angka tetap tidak ada perubahan, namun yang terjadi setiap bulan pengungguna layanan BPJS ini selalu berubah,” tegasnya di hadapan para pengunjuk rasa.
Lebih lanjut dr. Firman menjelaskan, kami dinas kesehatan memberikan ruang pada siapapun untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang ada, bahkan dipersilahkan masuk pada sistem kami sebagai fungsi pengawasan, bahkan terkait RKA tersebut sudah bisa di akses oleh siapapun secara online. [lis]

Tags: