Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati setempat. Mereka membeber sejumlah kegagalan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Soengkono Siddik (Abussidik) selama masa kepemimpinannya.
Sumenep, Bhirawa
Aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati setempat. Mereka membeber sejumlah kegagalan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, A Busyro Karim dan Soengkono Siddik (Abussidik) selama masa kepemimpinannya.
Selain berorasi secara bergantian, mereka juga membawa sejumlah poster kecaman terhadap kepemimpinan Busyro Karim dan Soengkono Siddik, di antaranya ‘Pemkab Sumenep Gagal’, ‘Bubarkan PT WUS’, dan ‘Tuntaskan Kasus Pasar Anom’.
Ketua PC PMII Sumenep, Khairul Umam menilai, kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep selama 5 tahun terahir ini tidak sesuai komitmen. Banyak janji yang diingkari, salah satunya peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Moh Anwar yang tidak maksimal, terutama terhadap pasien yang tergolong masyarakat miskin. “Program pengobatan gratis sangat lemah dalam pengawasannya, terbukti pada masyarakat bawah terjadi pungutan liar saat berobat disejumlah yempat layanan kesehatan,” kata Khairul Umam, Senin (8/6).
Ketidakjelasan pengelolaan keuangan BUMD kabupaten Sumenep, seperti PT Wira Usaha Sumekar (WUS) juga dibeberkan kepada Sekretaris Daerah, Hadi Soetarto yang menerima puluhan aktifis mahasiswa itu. Penyertaan modal dari APBD tidak bisa dikembangkan sehingga Bupati diminta untuk melakukan restrukturisasi pengelola PT WUS. “Atau bubarkan saja PT WUS yang selama ini tidak memberikan peningkatan pembangunan di Sumenep. Ini tanggung jawab Bupati,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, pembangunan Pasar Anom Baru yang sudah bertahun-tahun mandeg segera diselesaikan. Sebab, jika Bupati tidak bisa menyelesaikan pembangunan pasar induk itu, berarti semua program pemerintahannya adalah gagal.
Selama 5 tahun memimpin bukan waktu yang pendek, tapi cukup untuk melakukan perubahan jika memang benar-benar serius membangun Sumenep. “Pasar Anom Baru ini sudah bertahun-tahun dibangun, tapi hingga sekarang belum tuntas. Terus mana kometmen pemerintah dalam peningkatan pembangunan di kabupaten ujung timur Pulau Madura ini,” jelasnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sumenep, Hadi Soetarto menyampaikan, program pemerintah memang ada evaluasi baik dari internal maupun dari anggota dewan yang disebut dengan LKPJ Bupati lima tahunan. Hasil evaluasi anggota dewan dalam LKPJ itu menjadi evaluasi juga bagi bupati untuk dilakukan pembenahan pada pelaksanaan program pemerintah kedepan. “Perbaikan selalu dilakukan. Hasil evaluasi terhadap LKPJ Bupati itu nanti menjadi bahan pembenahan kinerja kami kedepan. Jadi kami terus berbenah,” jawab Sekda.
Terkait dengan dugaan pemberian uang tunai sebesar Rp63 M dalam pembangunan pasar Anom Baru dibantah oleh Sekda. “Itu tidak benar, karena pembangunan Pasar Anom Baru itu memang dilakukan oleh infestor dan target kami akhir tahun ini selesai,” paparnya. [sul]
