Aksi turun jalan digalakkan oleh Pengurus Komisariat PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Universitas Islam Lamongan yang mengecam Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Kejari dan DPRD setempat.
Lamongan, Bhirawa
Lagi, aksi turun jalan digalakkan oleh Pengurus Komisariat PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Universitas Islam Lamongan yang mengecam Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Kejari dan DPRD setempat agar lebih pro aktif karena telah ditemukanya anggaran Dinas Pendidikan yang nilai para aktivis sungguh fantastis Senin(14/9). Para aktivis menilai anggaran dinas pendidikan lamongan mencapai separuh dari APBD tersebut tidak sesuai dengan peruntukanya.
Anggaran Dinas Pendidikan yang menyentuh angka Rp 903.758.477.581, hanya mampu terserap sebanyak Rp 48.503.765.091. Karena tidak terserap secara maksimal itulah yang nenjadi sebab banyaknya praktik pungli di Lingkungan Disdik Lamongan. “Oknum pendidikan hanya berfikir mengeruk keuntungan dan memperkaya diri dari setiap program yang diagendakan Dinas Pendidikan tanpa memperdulikan masyarakat,” kata Ketua Komisariat Unisla Moh.Rofi’an.
Selain itu,Menurut Rofi’an juga menilai Anggaran sebesar itu tidak mampu mengurangi angka anak putus sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan di Lamongan. “Sungguh sangat ironis kita melihat banyak anak putus sekolah karena ketiadaan biaya pendidikan,” katanya.
Puluhan aktivis juga bergerak menuju ke DPRD Setempat, mereka pun menuntut, DPRD Kabupaten Lamongan untuk lebih serius mengawasi penggunaan anggaran di Dinas Pendidikan. PMII juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menindak tegas pejabat yang menyelewengkan anggaran di Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan.n mb9
