PN Surabaya Segera Eksekusi Kepengurusan Gereja Bethany

Hanapie selaku kuasa hukum pendeta Leonard Limato yang juga pendiri Sinode Gereja Bethany Indonesia.

PN Surabaya, Bhirawa
Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait tindaklanjut kepengurusan yang ada di Gereja Bethany Indonesia (GBI), Jl Nginden Intan Timur, Surabaya. Hal itu berdasarkan surat bernomor W14-U1/14916/Hk.01/10/2019.
Surat itu ditandatangani oleh panitera PN Surabaya, Djamaluddin sejak 23 Oktober 2019 lalu. Tertera dalam surat, sebagai terundang terdapat nama Kapolrestabes Surabaya dan Kapolsek Sukolilo Surabaya, sebagai institusi yang berperan sebagai back up keamanan pelaksanaan eksekusi nantinya.
Sedangkan, eksekusi terhadap pengambil alihan kewenangan Majelis Pekerja Sinode (MPS) ini berdasarkan penetapan Ketua PN Surabaya bernomor 82/EKS/2016/PN.Sby jo Nomor 928/Pdt.G/2013/PN.Sby.
Terkait hal itu, juru bicara PN Surabaya, Martin Ginting membenarkan adanya jadwal rakor tersebut. Ginting menjelaskan bahwa rakor merupakan tahapan normal yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan agenda eksekusi.
“Benar, besok Selasa (hari ini) bakal digelar rapat kordinasi guna menindaklanjuti eksekusi yang sebelumnya sudah dikeluarkan penetapannya oleh ketua PN Surabaya. Dan itu (rakor) merupakan tahapan normal dilakukan sebelum dilakukannya setiap pelaksanaan eksekusi,” kata Martin Ginting, Senin (11/11).
Dikonfirmasi terpisah, Hanapie selaku kuasa hukum pendeta Leonard Limato yang juga pendiri Sinode Gereja Bethany Indonesia itu juga membenarkan adanya agenda rakor tersebut. “Betul. Besok (hari ini) kita diundang PN Surabaya untuk rakor persiapan menjelang tindak lanjut eksekusi kepengurusan MPS GBI,” ucapnya.
Hanapie mengaku, sebenarnya eksekusi sudah dijadwalkan sejak 2017 silam. Namun gagal dilaksanakan oleh juru sita PN Surabaya. Gagalnya eksekusi tersebut dikarenakan adanya duaan perlawanan dari oknum jemaat, akibat kurangnya komunikasi yang dibangun antara pengurus Sinode kepada jemaat GBI Nginden terkait mekanisme eksekusi ini.
“Pada 2017 silam, jemaat beranggapan bahwa yang bakal dieksekusi adalah fisik gerejanya, padahal itu tidak benar. Sebab yang dieksekusi adalah kepengurusannya, dari pengurus lama diganti pengurus yang sah berdasarkan putusan pengadilan bernomor 928/Pdt.G/2013/PN.Sby. Jadi, meskipun pelaksanaan eksekusi ini berhasil dilaksanakan, jemaat masih bisa beribadah dan tidak menghilangkan fungsi gereja,” beber Hanapie.
Seiring berjalannya waktu, masih menurut Hanapie, akhirnya jemaat GBI Nginden memahami kondisi saat ini. Dan bisa dipastikan, tidak bakal ada lagi perlawanan yang akan dilakukan segelintir jemaat , pada pelaksanaan eksekusi yang bakal dilakukan nantinya, seperti yang terjadi pada pelaksanaan eksekusi tahun 2017 lalu.
“Apabila pada hari H pelaksanaan eksekusi masih ada oknum yang mencoba menghalangi, kita pastikan itu bukan jemaat Bethany. Karena waktu 2 tahun ini kita nilai sudah cukup memberikan penjelasan kepara jemaat. Bahkan mayoritas jemaat menunggu pelaksanaan eksekusi guna kepastian susunan kepengurusan ini,” tegasnya.
Untuk diketahui, polemik kepengurusan Majelis Pekerja Sinode GBI Nginden ini berawal dari adanya gugatan yang diajukan pendeta Leonard Limato terhadap pendeta Abraham Alex Tanuseputra, yang berujung perdamaian.
“Pada intinya isi perdamaian itu menyatakan bahwa membatalkan semua produk dari akta perubahan versi Abraham Alex, termasuk pengangkatan anaknya sendiri Aswin Tanu Seputro sebagai ketua Sinode,” terang Hanapie.
Hanapie menambahkan, Sinode GBI didirikan oleh pendeta Leonard Limato pada 2002. Setahun selanjutnya, 2003, pendeta Abraham Alex masuk kedalam kepengurusan Sinode, dan menjabat sebagai ketua masa pelayanan 2003 hingga 2007. Berdasarkan anggaran dasar organisasi, setiap 4 tahun sekali, harus diadakan sidang raya guna menentukan kepengurusan Sinode yang baru.
“Namun, Abraham Alex mengangkat dirinya sebagai penguasa yang absolut, dan mengangkat anaknya sendiri Aswin Tanu Seputro sebagai ketua sinode dengan menganti akta pendirian versi Abraham Alex ke notaris, dan disebut sebagai akta perubahan. Lah akta perubahan itu melalui proses hukum di pengadilan (dading) akhirnya dinyatakan batal dan harus dieksekusi,” pungkasnya. [bed]

Tags: