PN Surabaya Sita Lahan Satu Kampong

3-Seorang anak saat menyaksikan rumah yang dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Surabaya di Medokan Semampir Timur DAM, Senin (51) siang. gehSurabaya, Bhirawa.
Eksekusi tanah seluas sepuluh hektar di Medokan Semampir Timur DAM, Kecamatan Semampir, sempat mendapat perlawanan dari warga, Senin (5/1). Meski Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sudah memberikan kesempatan kepada warga untuk mengosongkan tanah dan bangunan.
Namun dari ratusan rumah yang ada di tanah sengketa, masih ada sekitar 40-50 rumah warga yang belum dibongkar. Maka dari itu, tim eksekusi yang dipimpin juru sita Pengadilan Negeri Surabaya, Djoko Subagyo SH MH yang terlihat di lokasi langsung membacakan keputusan eksekusi.
Perintah esksekusi berdasarkan surat keputusan tanggal 24 November 2014 Nomor: 42/EKS/2014/PN.SBY. Jo nomor 643/PDT.G/2002/PN.SBY.
” Setelah diberi kesempatan untuk mengosongkan tanah seluas sekitar 10 hektar ternyata termohon eksekusi tidak melaksanakan perintah, makanya dengan ini PN Surabaya melakukan eksekusi pengosongan tanah hingga bersih,” kata Djoko Subagyo di lokasi eksekusi.
Mendengar pembacaan surat keputusan eksekusi, warga yang mendiami tanah dan bangunan berusaha menghentikan petugas juru sita dari PN Surabaya berkaos putih berjumlah sekitar 200 orang. Serta pihak keamanan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Surabaya.
Salah satu warga kelurahan Medokan Semampir, Murti mengatakan, eksekusi ini tidak jelas dan tidak adil. Batas tanah yang dieksekusi tidak ada data pastinya. Semuanya masih kira-kira tanpa ada batas tanahnya
.” Ini apa namanya, kok ada eksekusi bagitu saja. Terus kami harus kemana? ” kata Murti.
Untuk itu, kata Djoko Subagyo, sesuai perintah PN Surabaya maka kami melakukan pengosongan paksa. Menurutnya, tanah sengketa ini terjadi sejak tahun 2012. Dimana pihak tergugat Dulwakid dan kawan-kawan dengan penggugat Matngali dan kawan-kawan juga.
” Hingga akhirnya Matngali memenangkan gugatan atas sengketa tanah seluas sekitar 10 hektar tersebut. persidangan memenangkan penggugat Matngali CS dan Hakim PN memerintahkan pengosongan tanah,” bebernya.
Dari pantauan Bhirawa, terlihat Ketua Komisi A DPRD Surabaya Herlina Harsono ada di lokasi kejadian. Hanya saja, kehadiran Ketua DPRD Surabaya yang meminta penundaan eksekusi tanah tidak bisa dipenuhi Juru Sita PN Surabaya.
” Maaf bu, kami hanya menjalankan perintah hakim PN Surabaya. Jadi kami tidak bisa menunda lagi eksekusi tanah ini,” ucap Djoko Subagyo pada Herlina.
Sementara itu, Herlina Harsono mengatakan, pihaknya merasa ada yang kurang dari eksekusi tanah seluas 10 hektar tersebut. Bukan terkait sengketa antar dua warga, namun lebih pada lokasi tanah yang ada di wilayah pengairan saluran sungai.
” Ini yang kami pertanyakan. Kok bisa tanah yang kami duga milik negara bisa dikuasai perseorangan hingga menimbulkan sengketa,” kata Herlina Harsono Njoto di lokasi eksekusi.
Menurut Herlina, pihaknya akan mempertanyakan status tanah yang kini dikuasai oleh perorangan tersebut. Hal ini harus ada kejelasan karena dikhawatirkan akan bisa berdampak pada masyarakat luas.” Untuk itu, kami akan tindak lanjuti kasus sengketa tanah dalam hearing Komisi A DPRD Surabaya,” ucap Herlina. (geh)

Keterangan Foto : Seorang-anak-saat-menyaksikan-rumah-yang-dieksekusi-oleh-pihak-Pengadilan-Negeri-PN-Surabaya-di-Medokan-Semampir-Timur-DAM-Senin-51-siang.-[geh/bhirawa].

Rate this article!
Tags: