Tampak deretan mobil dinas ditempat parkir pemkab Bojonegoro saat jam kerja. (achmad basir/bhirawa)
Bojonegoro, Bhirawa
Lantaran tidak ada tempat penitipan atau tempat parkir kendaraan dinas baik roda empat maupun roda dua, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memberikan sinyal lampu hijau kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menggunakan kendaraan dinas sebagai transportasi mudik selama lebaran.
Bupati Bojonegoro, Suyoto mengizinkan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat menggunakan mobil dinas (mobdin) untuk keperluan mudik Lebaran 2016. Asalkan, pegawai yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap kendaraan yang dibawa. “Syaratnya mobil harus dirawat dengan biaya pribadi dan diisi dengan bahan bakar minyak nonsubsidi,” ucap Bupati Suyoto, Selasa (21/6).
Kebijakan tersebut sesuai intruksi Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Ditambahkan jika ada PNS yang menolak menggunalan BBM non subsidi atau malah menggunakan anggaran Dinas untuk membeli BBM untuk kepentingan pribadi maka pihaknya siap memberi sanksi. “Kalau ingin menggunakan Mobdin, para PNS harus siap merogoh uang sakunya sendiri. Jika menggunakan anggaran dan Dinas, maka mereka akan di kenakan sanksi,” tegasnya.
Menurutnya sebagian besar PNS Bojonegoro itu rumahnya mayoritas berada di Bojonegoro sendiri. ” Jadi tidak banyak yang mudik,” tuturnya.
Pihaknya mengimbau agar PNS yang memanfaatkan mobil dinas untuk mudik adalah mereka yang benar-benar menerima fasilitas transportasi tersebut, misalnya, kepala dinas atau kepala bagian. “Sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas mobil bersangkutan,” pungkasnya.
Sementara itu, saat ini untuk jumlah kendaraan mobdin roda empat di lingkup pemkab Bojonegoro terdapat 200 unit lebih. Jumlah tersebut berasal dari 73 satuan kerja (satker) instansi dinas baik untuk Kepala Dinas, Sekertaris maupun kendaraan operasional. [bas]
