PNS Ditekankan Untuk Netral Dalam Pemilu

Pemprov Jatim, Bhirawa
Memasuki masa kampanye pemilihan umum (Pemilu) legislative, PNS kembali diingatkan untuk netral atas semua kepentingan partai politik(Parpol). Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM, menekankan PNS sebagai aparatur negara harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik.
“Birokrasi hendaknya tetap mengutamakan tugas-tugas pemerintahan, mencegah  terjadinya conflict of interest atau benturan kepentingan yang merugikan negara dan rakyat,” tegas Sukardi, saat pembukaan Rakor Pelaksanaan Pemilu 2014, di Hotel Utami Sidoarjo (13/3).
Kenetralan PNS dari kepentingan politik, menurut Sekdaprov, menjadi salah satu kunci kesuksesan penyelenggaraan Pemilu  yang juga merupakan salah satu tolok ukur kinerja demokrasi.
Oleh karena itu, lanjutnya, jajaran pemerintah diminta membantu para penyelenggara pemilu (KPU) demi kelancaran logistik, dan berbagai macam bantuan sesuai dengan undang-undang. Menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya dan memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaannya, dan menjaga akuntabilitas.
Pemilu merupakan suatu upaya peningkatan kemajuan bangsa demi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Untuk itu harus dikawal agar terwujud demokrasi yang berjalan seiring dengan kepatuhan teradap pranata hukum dan nilai-nilai  kearifan lokal yang ada. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan serentak tanggal 9 April dan pemilu Presiden dan Wapres tanggal 5 Juli mendatang.
“Dalam menyambut penyelenggaran Pemilu  2014, situasi dan kondisi Kamtibmas di Jatim secara umum dalam keadaan aman dan kondusif. Namun harus ditingkatkan kewaspadaan terhadap sosial politik masyarakat Jatim yang dinamis dan kompleks,” katanya.
Sukardi dalam kesempatan itu juga berpesan kepada semua pihak terkait agar waspada terhadap kondisi sosial politik di Jatim, antara lain hati-hati dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), mencegah terjadinya kekerasan dan benturan diantara massa kontestan Pemilu, mencegah tindakan kekerasan apalagi yang destruktif dan anarkis, dan waspada terjadinya kecurangan saat pemungutan suara.
“Pengamanan penyelenggaran Pemilu perlu mendapat perhatian serius. Oleh karena itu Pemprov Jatim bersama dengan jajaran Polri dan TNI akan mengamankan Pemilu sehingga berjalan lancar, aman dan kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekdaprov Jatim, Dr Idrus MSi mengatakan, melalui Rakor ini diharapkan semua pihak terkait saling bekerjasama demi terwujudnya pesta demokrasi berjalan dengan baik. Sehingga penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wapres berjalan dengan lancar, aman, damai dan kondusif.
Rakor diikuti 300 orang, diantaranya terdiri dari Kepala SKPD Provinsi Jatim, Kepala Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten/ Kota se Jatim, Kepala BKD Kaupaten/ Kota se Jatim, Kabag Pemerintahan Kabupaten/ Kota se Jatim, Ketua KPU Kabupaten/ Kota se Jatim dan ketua Panwaslu Kabupaten/ Kota se Jatim.  [iib]