Kota Mojokerto, Bhirawa
Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba pada semua kalangan di Kota Mojokerto cukup tinggi ditambah rekor meninggalnya 17 warganya, akibat Miras oplosan atau cukrik menjadi atensi khusus Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jatim. Kalangan PNS di lingkup Pemkot Mojokerto juga mendapat fokus serta pantauan tersendiri dari BNNP Jatim.
Sebagai antisipasi dan langkah proaktif awak BNNP Jatim menggelar penyuluhan bahaya narkoba di Balai Kota Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Selasa (11/2/) kemarin. Dalam penyuluhan kemerin perwakilan PNS dari setiap SKPD hadir.
‘’Target penyebaran narkotika kini tidak pandang bulu, hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, dan para PNS,’’ lontar
Kasi Diseminasi Informasi BNNP Jatim, Destina Kawanti dihadapan puluhan PNS Pemkot kemarin.
Jumlah mereka yang akrab dengan Narkoba, ujar Destina, sudah pada taraf memprihatinkan. ‘’Kami berharap, dengan adanya penyuluhan ini para peserta bisa meneruskan informasi untuk disampaikan kepada pegawai di lingkungan kerjanya dan masyarakat untuk mencegah agar masyarakat tak terkontaminasi dengan zat–zat terlarang. Terlebih terhadap generasi muda yang merupakan generasi produktif merupakan sasaran empuk bagi penyebaran Narkoba,’’ tambahnya.
Menurut Destina, langkah pencegahan yang dilakukan BNN untuk menangkal maraknya peredaran Narkoba, yakni, sosialisasi secara intensif akan bahaya Narkoba, penindakan bagi yang terbukti menjadi pengedar dan pengguna, serta rehabilitasi dan pendampingan terhadap pengguna Narkoba.
Sementara itu, dalam helatan yang menghadirkan narasumber Kader Penyuluh Anti Narkoba BNN Propinsi Jatim, Arifin itu. Asisten I Sekkota Mojokerto, Soemarjono mengatakan, minuman keras dan Nrkoba telah beredar sedemikian luasnya, tanpa memandang latar belakang, baik usia, pendidikan, status sosial ekonomi, dan sebagainya.
‘’PNS sebagai aparatur pemerintah, harus mampu menjadi aktor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba, utamanya bagi diri sendiri dan juga keluarga,’’ katanya.
Jika PNS Pemkot Mojokerto terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkoba, maka akan menimbulkan stigma negatif terhadap jajaran birokrasi Kota Mojokerto,’’ tukasnya.
Sejumlah petugas dari BNNP Jatim juga bertindak sebagai narasumber dalam penyuluhan itu. Mereka juga memberikan materi tentang gaya hidup sehat dan tips agar terhindar dari Narkoba. [kar]
Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba pada semua kalangan di Kota Mojokerto cukup tinggi ditambah rekor meninggalnya 17 warganya, akibat Miras oplosan atau cukrik menjadi atensi khusus Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jatim. Kalangan PNS di lingkup Pemkot Mojokerto juga mendapat fokus serta pantauan tersendiri dari BNNP Jatim.
Sebagai antisipasi dan langkah proaktif awak BNNP Jatim menggelar penyuluhan bahaya narkoba di Balai Kota Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, Selasa (11/2/) kemarin. Dalam penyuluhan kemerin perwakilan PNS dari setiap SKPD hadir.
‘’Target penyebaran narkotika kini tidak pandang bulu, hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, dan para PNS,’’ lontar
Kasi Diseminasi Informasi BNNP Jatim, Destina Kawanti dihadapan puluhan PNS Pemkot kemarin.
Jumlah mereka yang akrab dengan Narkoba, ujar Destina, sudah pada taraf memprihatinkan. ‘’Kami berharap, dengan adanya penyuluhan ini para peserta bisa meneruskan informasi untuk disampaikan kepada pegawai di lingkungan kerjanya dan masyarakat untuk mencegah agar masyarakat tak terkontaminasi dengan zat–zat terlarang. Terlebih terhadap generasi muda yang merupakan generasi produktif merupakan sasaran empuk bagi penyebaran Narkoba,’’ tambahnya.
Menurut Destina, langkah pencegahan yang dilakukan BNN untuk menangkal maraknya peredaran Narkoba, yakni, sosialisasi secara intensif akan bahaya Narkoba, penindakan bagi yang terbukti menjadi pengedar dan pengguna, serta rehabilitasi dan pendampingan terhadap pengguna Narkoba.
Sementara itu, dalam helatan yang menghadirkan narasumber Kader Penyuluh Anti Narkoba BNN Propinsi Jatim, Arifin itu. Asisten I Sekkota Mojokerto, Soemarjono mengatakan, minuman keras dan Nrkoba telah beredar sedemikian luasnya, tanpa memandang latar belakang, baik usia, pendidikan, status sosial ekonomi, dan sebagainya.
‘’PNS sebagai aparatur pemerintah, harus mampu menjadi aktor dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penggunaan narkoba, utamanya bagi diri sendiri dan juga keluarga,’’ katanya.
Jika PNS Pemkot Mojokerto terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkoba, maka akan menimbulkan stigma negatif terhadap jajaran birokrasi Kota Mojokerto,’’ tukasnya.
Sejumlah petugas dari BNNP Jatim juga bertindak sebagai narasumber dalam penyuluhan itu. Mereka juga memberikan materi tentang gaya hidup sehat dan tips agar terhindar dari Narkoba. [kar]
