PNS Sidoarjo Dilarang Rapat di Hotel

Sidoarjo, Bhirawa
Pemkab Sidoarjo mulai tahun 2015 akan melarang PNS-nya mengadakan rapat di hotel. Ini sebagai respon atas Kebijakan Menpan RB yang  melarang birokrat pemerintahan, menggelar rapat kerja di hotel.
”Kita pasti siap melaksanakan itu, kini bila ada SKPD yang anggarannya masih dalam perencanaan APBD 2015 yang sebentar lagi masuk ke dewan, saya suruh untuk memperhatikan itu,” ujar  Sekdakab
Sidoarjo, Vino  Rudi Muntiwan SH, yang dihubungi, Minggu ( 23/11) kemarin.
Kalau dalam waktu yang mepet dan mendesak ini masih ada kesempatan untuk merevisi, maka dalam rencana kerja anggaran (RKA ), kegiatan apat di hotel supaya dihilangkan. Tetapi bila sampai ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlanjur mengagendakan rapat di hotel, maka dalam pelaksanaanya akan dimonitor agar tak dilaksanakan. Menurut Vino, lebih baik anggarannya sisa, daripada harus menyalahi aturan.
”Rapat kerja di hotel kami stop, dan kami bisa rapat di ruangan milik Pemkab sendiri, anggaran yang terlanjur untuk rapat di hotel tak apa-apa tersisa, karena  akan bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang
lain dalam PAK nanti,” papar mantan Kepala Bappeda Sidoarjo ini.
”Ini sudah saya wanti-wanti, kalau sampai kelepasan menganggarkan, masih ada SKPD yang merencanakan itu di hotel, pelaksanaan tak larang,” lanjut Vino.
Sejumlah Kepala SKPD di Pemkab Sidoarjo menyampaikan, sudah mengetahui masalah itu dan menyatakan akan mematuhi kebijakan itu. Seperti diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) RB, Yuddy Chrisnandi mengeluarkan kebijakan Kementerian memberi waktu hingga akhir November 2014 bagi PNS yang masih menggelar rapat di hotel.
Yuddy yang juga politisi dari Partai Hanura mengatakan, larangan ini sudah ia keluarkan lewat Surat Edaran (SE) MenPAN. Surat edaran itu menurutnya, setingkat dengan peraturan menteri. Bagi yang
kedapatan melakukan pelanggaran, bisa dikenakan sanksi. Kebijakan larangan PNS rapat di hotel ini, menurut Yuddy, diharapkan dapat menekan kebocoran anggaran hingga 20 persen. [ali]