Hendry Setyawan
Tulungagung, Bhirawa
PNS lingkup Pemkab Tulungagung harus lebih bersabar. Mereka masih belum memungkinkan mendapat tunjangan kinerja (tukin) seperti PNS daerah lain atau PNS pusat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, Drs Hendry Setyawan MSi, Selasa (7/2), mengatakan Pemkab Tulungagung belum bisa memberikan tukin pada PNS setempat. “Belum (bisa memberikan tukin),” ujarnya saat menjawab Bhirawa.
Hendry tidak menjelaskan kira-kira sampai kapan PNS lingkup Pemkab Tulungagung dapat menikmati tukin sebagaimana rekan mereka di daerah lain atau PNS pusat. Bahkan tahun depan pun belum bisa diprediksi apakah PNS Tulungagung bakal mendapat tukin atau tidak. Ia hanya mengatakan sampai saat ini pemberian tukin pada PNS lingkup Pemkab Tulungagung belum memungkinkan. “Belum memungkinkan untuk memberikan tukin,” katanya.
Selama ini PNS lingkup Pemkab Tulungagung hanya mengandalkan gaji bulanan tanpa adanya tukin. Bahkan untuk uang makan saja, mereka juga tidak mendapatkannya. Hanya sebagian PNS guru yang sudah lolos sertifikasi saja yang mendapat gaji ganda. Selain gaji bulanan, juga mendapat tunjangan profesi guru.
Belum diberikannya tukin atau uang makan bagi PNS ini sempat membuat Komisi A DPRD Tulungagung ragu untuk kembali mendesak Pemkab Tulungagung menggunakan absen sidik jari (finger print). Masalahnya, daerah lain yang menggunakan absensi sidik jari telah memberikan tukin. Atau setidaknya memberikan uang makan.
Seperti diberitakan anggota Komisi A DPRD Tulungagung, Nurhamim, mengakui jika penerapan absen sidik jari bagi PNS Pemkab Tulungagung masih terkendala pemberian tukin. “Kalau dari Komisi A sendiri sejak tiga tahun lalu sudah mengusulkan agar PNS Pemkab Tulungagung menggunakan sidik jari. Tapi kami menyadari juga saat ini PNS Pemkab Tulungagung belum menerima tukin seperti PNS di daerah lain,” ujarnya.
Nurhamim mengungkapkan belum diberikannya tukin atau uang makan pada PNS di lingkup Pemkab Tulungagung karena terbatasnya dana APBD Tulungagung. “Jumlah PNS Pemkab Tulungagung termasuk banyak. Antara belanja pegawai dan belanja pembangunan masih banyak untuk belanja pegawai,” bebernya.
Sementara itu, beberapa PNS lingkup Pemkab Tulungagung menyatakan pasrah dengan keadaan seperti sekarang. “Jangankan dapat tukin dapat uang makan saja tidak. Padahal rekan kami di Trenggalek sudah dapat uang makan sejak dulu. Kalau pun sekarang kemudian mau diterapkan absen sidik jari tidak apa-apa juga,” kata salah seorang di antaranya. [wed]
