Anggota Banggar DPRD Sampang, F Auliya Rahman
Dalih penanganan Covid-19 di Kabupaten Sampang, program pembangunan melalui pokok pikiran (pokir) wakil rakyat tak luput dari pemotongan.
Bahkan dari Rp1,4 miliar Pokir setiap anggota dewan, dipotong masing Rp200 juta, sehingga total pokir yang dipotong untuk penangan Covid sebesar Rp9 miliar.
Salah satu anggota badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sampang—Auliya Rahman saat ditemui di ruang Fraksi Demokrat Kabupaten Sampang menjelaskan memang sangat menyayangkan pemotongan program pembangunan melalui pokok pikiran (pokir) tahun anggaran 2020 masing-masing pokir anggota dewan Rp200 juta.
“Saat pembahasan pemotongan Pokir di Banggar DPRD Sampang bersama eksekutif pada bulan puasa beberapa waktu lalu, tidak ada penjelasan detail dari eksekutif bahwa pemotongan Pokir buat penanganan Covid-19 secara rinci, hanya penjelasan gelondongan saja, jelasnya Rabu (03/06/2020).
Menurut Auliya, jika setiap pokir anggota dewan yang potong Rp200 juta, maka di kalikan 45 anggota dewan maka totalnya Rp9 miliar. ‘’Belum lagi anggaran perjalanan dinas Dewan dan lain-lain yang juga dipotong,” terang Politisi partai Demokrat ini.
Lanjuta Auliya Rahman, Anggaran Pokir tahun anggaran 2020 setiap anggota dewan Rp1,4 Miliar, namun karena ada pemotongan hal ini akan berpengaruh pada realisasi kegiatan yang sangat diharapkan masyarakat di daerah pemilih masing-masing.
‘’Kebijakan ini baru pertama kalinya ada anggaran pokok pikiran yang bisa dipangkas tanpa ada penjelasan detail. Kami sebagai anggota legislative berharap pihak eksekutif benar-benar menjelaskan secara detail penggunaan anggaran Covid-19 sesuai undang-undang keterbukaan public. Khususnya anggaran yang sudah diambil dari semua OPD termasuk DPRD Kabupaten Sampang, jangan sampai terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran tersebut,” tegas Auliya Rahman.
Sementara Moh Anwari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sampang saat dikonfirmasi membenarkan kalau ada pemotongan anggaran di DPRD Sampang 50 persen untuk penanganan covid-19, mulai dari anggaran belanja modal dan barang, perjalanan dinas, dan Pokir.
‘’Terkait detailnya saya tidak hafal dan bukan kewenangan saya untuk menjelaskan. Jika ingin mengetahui secara detail terkait pemotongan anggaran yang berada di DPRD Sampang, silahkan konfirmasi langsung pada Balitbangda Kabupaten Sampang. [lis]
