Cangkrukan Forkopimda Jatim
Polda Jatim, Bhirawa
Guna menciptakan Pilkada 2018 di Jawa Timur berlangsung aman dan kondusif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim di antaranya Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman melakukan deklarasi Pilkada damai.
Deklarasi damai ini dipimpin Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim Eko Sasmito bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim M Amin dan perwakilan parpol dari DPD dan DPW di Jawa Timur.
“Kami sangat mengapresiasi upaya Kapolda dan Pangdam untuk melakukan deklarasi Pilkada damai dengan melibatkan parpol peserta pemilu. Harapannya, Pilkada bisa dilaksanakan tanpa kekerasan dan hiruk pikuk di tingkat massa. Serta bisa dilaksanakan dengan damai dan kondusif,” kata Eko Sasmito di Mapolda Jatim, Rabu (25/4).
Eko juga mengimbau bagi masyarakat Jatim serta parpol dan tim sukses untuk bisa mengikuti aturan pelaksanaan Pilkada dengan baik. Dengan begitu pelaksanaan Pilkada bisa berjalan dengan lancar, aman dan kondusif.
“Kita ikuti aturan dengan gembira, karena Pemilu seperti ini terus dilakukan lima tahun mendatang. Harapannya masyarakat sadar akan kegiatan Pilkada yang baik untuk mencari pemimpin yang diinginkan masyarakat,” pintanya.
Untuk tahapan Pilkada, lanjut Eko, pihaknya sudah menetapkan DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan masih menjalankan tahap kampanye. Untuk debat publik masih dilakukan dua kali lagi, yakni 8 Mei dan 23 Juni mendatang.
Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menambahkan, deklarasi damai ini melibatkan KPU, Bawaslu, dan Timses dari paslon dan parpol. “Dengan deklarasi ini, kita mengajak untuk mengawal Pilkada yang aman dan damai. Kita sambut pesta demokrasi ini dengan kegembiraan bukan dengan ketakutan,” tambahnya.
Jenderal polisi bintang dua tersebut juga berharap semua pihak membangun kondusifitas dan kesejukan. “Jangan memprovokasi. Sehingga makin dewasa dan pada gilirannya waktunya nyoblos, terpilih pemimpin yang diharapkan masyarakat,” ungkapnya.
Ditanya terkait dugaan pelanggaran dalam Pilkada, Machfud menegaskan, semua pelanggaran terkait Pilkada akan diproses sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku oleh tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
“Penindakan pelanggaran Pilkada oleh paslon dan tim sukses pasti akan diproses. Ada mekanisme oleh tim Gakkumdu bersama Bawaslu dan kejaksaan,” tegasnya.
Pihaknya menjelaskan, dalam proses penegakan hukum ada mekanisme yang harus diikuti. Terlepas dari tindak pidana dalam pemilu, Machfud berkeinginan sesuai harapan masyarakat untuk bisa menciptakan Pilkada yang aman dan damai.
Selain itu, indikator lain suksesnya Pilkada adalah dari tingkat partisipasi masyarakat. “Tingginya tingkat partisipasi masyarakat menjadi indikator lain suksesnya Pemilu,” terangnya.
Bahkan, sambung Machfud, persiapan pengamanan Pilkada serentak 2018 di Jawa Timur sudah dilakukan hingga di kawasan terpencil. “Jangankan yang terpencil, sampai mbahe terpencil pun saya datangi. Itu kewajiban kita,” pungkasnya. [bed]
