Polda Jatim Siap Back Up Penutupan Dolly

Surabaya, Bhirawa
Penutupan lokalisasi prostitusi Dolly yang rencananya akan dilakukan pada 19 Juni mendatang, mendapat perhatian khusus dari Polda Jatim. Walaupun tidak secara langsung turun tangan, namun Polda Jatim siap memback up Polrestabes Surabaya dalam mengamankan penutupan Dolly.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono mengatakan, memang secara resmi pihaknya belum menerima surat permintaan pengamanan penutupan Dolly. Namun, pengamanan itu akan dilakukan oleh Polres jajaran Polda Jatim yakni Polrestabes Surabaya. Sebab, Dolly merupakan wilayah hukum yang berada di cakupan Polrestabes Surabaya.
“Walau pengamanan sepenuhnya ditangani Polrestabes Surabaya, Polda Jatim tetap membantu dan memantau situasi pengamanan tersebut. Tak hanya menjaga kantibmas di Jatim, kami juga selalu memantau wilayah Surabaya,” terang Awi, Selasa (27/5).
Terkait sikap yang akan dilakukan Polda Jatim, Awi menjelaskan bahwa polisi tetap ada di tengah-tengah pemerintah dan masyarakat. Dengan kata lain, polisi tidak memihak dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Sebab, dalam rencana penutupan Dolly harus ada pihak penengah guna menghindari terjadinya konflik antara kedua belah pihak.
Awi mengharapkan, dalam penutupan Dolly nantinya pemerintah harus bisa melakukan hal itu dengan cara yang manusiawi dan persuasif. Sebab, dengan cara itulah kemungkinan upaya penutupan Dolly berjalan lancar tanpa ada keributan. “Penutupan Dolly harus dilakukan dengan cara kekeluargaan guna menghindari konflik yang bisa terjadi sewaktu penutupan dilakukan,” ungkapnya.
Pada sisi lain, masyarakat diminta bisa menyadari bahwa kebijakan pemerintah dalam menutup lokalisasi Dolly sudah dipikirkan secara matang. Pastinya di balik penutupan itu, pemerintah mempunyai tujuan yang lebih baik lagi untuk menata kehidupan warga di kawasan Dolly Surabaya. “Pastilah pemerintah mempunyai kebijakan tersendiri dalam penutupan Dolly. Sebab, kebijakan itu sudah dipikirkan baik-baik oleh Pemkot Surabaya,” tutur Awi.
Terpisah, Kasubag Humas Polrestabes Surabaya Kompol Suparti menambahkan, terkait pengamanan yang dilakukan pada saat penutupan Dolly nanti, pihaknya sampai saat ini belum bisa memberitahukan berapa jumlah personel yang akan dikerahkan. Sebab, hal itu baru bisa disampaikan pada saat mendekati penutupan. “Nanti kalau sudah dekat penutupannya, kami akan sampaikan rencana pengamanan (Renpam) untuk Dolly,” imbuhnya.
Sebelumnya Front Pekerja Lokalisasi (FPL) kembali melakukan demo penolakan penutupan lokalisasi Dolly. Kali ini FPL menagih janji terhadap upaya Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana (WS) terkait jaminan penghasilan terhadap warga terdampak.
Warga terdampak meminta WS untuk mengklarifikasi pernyataannya, karena dianggap bahwa janji-janji dari Pemkot Surabaya seperti memberi pekerjaan dan modal kerja kepada para Pekerja Seks Komersial (PSK), mucikari dan warga terdampak diyakini belum tentu akan membawa kehidupan yang lebih baik.
Menurut Ketua Umum FPL Suyitno pihaknya tetap menolak penutupan Dolly. Apalagi rencana Disnaker Kota Surabaya yang akan menyalurkan para warga yang sepakat penutupan Dolly ke 80 perusahaan sangat riskan. Kondisi buruh pabrik mudah diPHK. Selain itu, menjadi buruh pabrik juga tidak ada jaminan sosial. Bahkan, upah menjadi buruh juga masih jauh dari layak. [bed.dre.geh]