Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan mersemikan Pos Pantau Covid 19 di Suramadu, Senin (20/4).
Resmikan Pos Pantau Covid-19
Polda Jatim, Bhirawa
Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan meresmikan Pos Polisi Suramadu sebagai Pos Pantau Observasi Covid 19, Senin (20/4). Pos yang semula menjadi Pos PJR ini nantinya menjadi tanggungjawab dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam penanggulangan wabah Covid 19 di kawasan perbatasan wilayah Surabaya dan Madura.
“Sebelumnya memang Pos PJR. Sekarang pos ini berfungsi sebagai tempat pemantauan masyarakat yang akan ke Madura. Sehingga masyarakat dapat lebih mudah melakukan pengaduan kasus Covid-19,” kata Irjen Pol Luki Hermawan.
Pos Polisi Suramadu, sambung Luki, difungsikan juga untuk pemeriksaan jalur keluar masuk Madura. Serta pemantauan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diterapkan Kota Surabaya. Sehingga penanggulangan Covid 19 dapat teratasi dengan baik dan dapat memutus rantai penyebarannya.
“Pos ini sekaligus untuk pemeriksaan – pemeriksaan jalur keluar masuk dari Madura,” jelasnya.
Ditanya Terkait Teknis Pengamanan (PAM) jelang PSBB. Alumnus Akpol 1987 ini mengaku butuh personel yang cukup banyak. Sehingga pihaknya membutuhkan persiapan pengamanan yang matang. Dan perlu koordinasi dengan semua pihak, terutama dengan unsur TNI. Karena teknisnya masih dalam pembahasan.
“Nanti siang (kemarin) juga baru Rapat Koordinasi (Rakor) dengan TNI, karena kalau nanti sudah PSBB kita akan memberikan personel yang cukup banyak, baik dengan TNI Polri dan dengan stakeholder yang lainnya,” tegas Luki.
Luki menambahkan, Rakor ini akan digelar beberapa hari dalam pekan ini. Menurutnya, kematangan dalam teknis pengamanan itu sangat penting. ”Dalam minggu ini kami akan maraton melakukan Rakor untuk menentukan langkah Forkopimda,” tambahnya.
Ditanya terkait sanksi apa yang akan diterapkan saat masyarakat melanggar aturan PSBB, Luki menyebut pihaknya belajar dari Polda lain yang telah lebih dulu menerapkan PSBB. Dengan adanya rapat koordinasi, pihaknya mengaku hal itu dilakukan ntuk menentukan cara bertindak. Dan belajar dari Kota-Kota lain yang sudah melakukan PSBB.
“Ini bukan hanya Polda saja, melainkan bersama dengan Forkopimda Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Jadi PSBB ini nantinya hasil dari keputusan bersama. Sehingga perlu kita rapatkan,” pungkasnya. [bed]
