Polda Perkuat Pasukan di Tapal Kuda dan Madura

Polda Jatim, Bhirawa
Disebut-sebut Jatim termasuk 4 provinsi yang rawan konflik jelang Pilpres 2014, membuat Polda Jatim terus memperkuat pengamanan agar situasi tetap kondusif.  Tak tanggung-tanggung, Polda Jatim siap menggeser 1/3 kekuatan atau sebanyak 28.120 personel untuk difokuskan menjaga daerah-daerah yang rawan, yakni Tapal Kuda dan Madura.
Hal itu terungkap dalam apel  pergeseran pasukan Kepolisian Daerah Jatim dalam PAM Pengamanan Pemilu Presiden 2014 yang dipimpin Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, Senin (7/7).
“Tapal Kuda dan Madura merupakan wilayah yang mendapat perhatian khusus bagi kami menjelang Pilpres 2014. Maka, kami lakukan penebalan pasukan PAM Pemilu Presiden di daerah tersebut,” terang Kapolda Jatim Irjen Pol Unggung Cahyono, Senin (7/7).
Menurut Unggung, sebanyak 2.917 personel akan diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan pemungutan suara. Dari jumlah itu, sebanyak 417 personel khusus ditugaskan di wilayah Madura. Dengan sasaran di empat kabupaten yakni Bangkalan 86 personel, Sampang 130 personel, Pamekasan 71 personel, dan Sumenep 130 personel.
Selain Madura, sebanyak 16 SSK Brimob dan 9 SSK Sabhara ditempatkan di 10 zona rawan. Terlebih Unggung mengatensi pengamanan di Tapal Kuda, seperti di Omben yang sudah ada 1 kompi personel Brimob yang bersiaga selama satu tahun.
Mengenai pengamanan khusus di wilayah Tapal Kuda dan Madura, Unggung mengungkapkan berdasarkan Pemilu Legislatif 9 April lalu, kawasan tersebut rawan terjadinya konflik. Bahkan di Kabupaten Sampang sampai dilakukan perhitungan suara ulang di beberapa TPS, di Pamekasan ada penghadangan suara.  “Kami tidak ingin hal itu terjadi di Pemilu Presiden nanti,” tegas Unggung.
Tak hanya itu saja, Unggung mengatakan pihaknya mengedepankan dan memastikan pelaksanaan pungut suara berlangsung aman. Maka, Unggung menggeser pasukan pada H-2 ke wilayah tugas masing-masing. Selanjutnya, H-1 personel diharapkan dapat mengenali lingkungan TPS sesuai dengan penugasannya.
“Personel harus mengenali dan beradaptasi dengan wilayah TPS setempat, terutama harus mengenal Ketua KPPS nya dan memetakan letak TPS setempat. Selain itu, petugas juga harus berkomunikasi dengan KPU dan Panwaslu setempat, sehingga dalam pengamanan mereka dapat bekerjasama dengan baik,” urainya.
Unggung menambahkan, terkait nantinya ada aksi unjuk rasa, pihaknya mengimbau personel menangani masalah tersebut sampai dengan fase ke lima, yakni menggunakan security barrier, water canon, dan gas air mata. Apabila terjadi aksi anarkis seperti pembakaran TPS maupun bentrokan massa, Unggung memerintahkan anggota khusus anarkis Brimob menangani masalah itu. “Anggota anarkis Brimob, kami bekali dengan peluru hampa, peluru karet, dan peluru tajam. Tujuannya hanya sebatas melumpuhkan saja, karena kami juga memperhatikan unsur HAM nya,” tegasnya.
Untuk antisipasi logistik Pemilu, Unggung menyediakan kapal khusus dari Mabes Polri yakni kapal tipe A (Kapal Gatotkaca) yang ditempatkan di Sumenep. Sedangkan kapal tipe B dan tipe C disiagakan di Sampang, Probolinggo, dan Gresik.
Sebelumnya Indonesia Police Watch (IPW) mengungkap ada empat daerah di Indonesia yang rawan konflik jelang hari H Pilpres yakni, Jatim, Jogjakarta, Solo, dan Jakarta. Polri diminta tetap fokus melakukan pengamanan dan deteksi dini di empat daerah tersebut.
“Polri diharapkan tetap melakukan antisipasi dan deteksi dini dengan maksimal. Setidaknya di empat daerah yakni Jatim, Jogjakarta, Solo Raya, dan Jakarta. Sebab eskalasi massa pendukung capres-cawapres di empat daerah ini semakin tinggi,” kata Ketua IPW Neta S Pane di Jakarta.
Berdasarkan pendataan yang dilakukan pihaknya, perang urat syaraf antar masing-masing pendukung di empat daerah tersebut semakin memanas. Bahkan, khusus di Jogjakarta, Solo, dan Jakarta telah terjadi benturan. “Di Jogjakarta beberapa kali terjadi penyerangan, benturan, dan aksi bom molotov. Di Solo, terjadi aksi penembakan terhadap kader partai, dan di Jakarta terjadi pembakaran pada posko capres tertentu. Ironisnya hingga kini kasusnya belum terungkap,” jelasnya.
Pihaknya juga mengingatkan para capres-cawapres untuk mampu mengendalikan kelompok-kelompok relawan yang terus bermunculan agar tidak terjadi konflik dan benturan berdarah. “Jika tidak dikhawatirkan akan terjadi benturan antar para pendukung capres.

Ajak PNS Tak Golput
Sementara itu Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM meminta seluruh PNS di lingkungan Pemprov Jatim, untuk ikut menyukseskan Pilpres 9 Juli esok. Yakni dengan cara menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin bangsa dalam lima tahun ke depan.
“Saya tegaskan, kita tidak boleh golput. Karena suara kita sangat diperlukan untuk menentukan arah perjalanan dan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia” kata Sukardi saat memimpin apel pagi di kantor Gubernur Jatim, Senin (7/7).
Sebagai warga negara, lanjut Sukardi, PNS memiliki andil penting dalam menentukan masa depan bangsa. Sebab PNS adalah ujung tombak birokrasi yang aktivitas dan kebijakannya sudah pasti berpedoman pada kebijakan presiden. Oleh karena itu, PNS wajib menggunakan hak suaranya sebaik-baiknya.
Selain itu, Sukardi juga meminta PNS untuk menyebarkan seluas-luasnya kepada masyarakat agar menggunakan hak suaranya pada Pilpres 2014. “Mari kita juga ajak masyarakat untuk tidak golput. Ajak mereka untuk memilih sesuai hati nuraninya” katanya.
Untuk mendukung agar para PNS bisa mencoblos, Pemprov Jatim telah menyiapkan Surat Edaran (SE) libur bagi PNS. Upaya ini dilakukan untuk mengikuti keputusan Pemerintah Pusat yang mengeluarkan kebijakan untuk libur nasional saat hari H Pilpres 2014.
“Iya kita buat surat edaran. SE tersebut nanti ditujukan kepada SKPD di lingkungan Pemprov Jatim dan kabupaten/kota. Saya mendapat laporan kemarin Kota Surabaya sudah membuat SE untuk lingkungan Pemkot Surabaya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim Dr H Akmal Boedianto MSi.
Menurut dia, SE tersebut akan segera dikeluarkan dan ditujukan ke instansi di bawah. Meski pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan secara nasional, daerah harus tetap membuat untuk meneruskan kebijakan tersebut.
Koordinator Komite Bangkit Indonesia Agus Mahfudz Fauzi memprediksi sebanyak 4,5 juta warga Jatim yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)  terancam untuk menjadi golput. Apabila dikonversikan dalam bentuk persentase, maka angka itu akan menembus hingga 15 persen. “Karena DPT di Jatim  itu ada sekitar 31 juta,”papar Agus.
Golput tersebut menurut Agus bukanlah golput yang disebabkan oleh faktor ideologis, atau golput karena memang memutuskan untuk tidak memilih dalam Pilpres. Melainkan, golput yang disebabkan oleh ketidakjelasan para calon pemilih terhadap penyelenggaraan Pilpres.
Agus berpendapat, hal itu disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja KPU Jatim dalam menyosialisasikan Pilpres. Hal itu bisa dilihat dari masih banyaknya para calon pemilih yang belum terfasilitasi oleh form A5.
Angka tersebut sebagian besar didominasi oleh masyarakat yang ada di kota-kota besar. Tepatnya, kota-kota yang memiliki kampus-kampus yang jumlah mahasiswa dari luar kotanya cukup besar. Mantan Komisioner KPU Jatim itu mencontohkan terjadinya kasus itu di Surabaya. Menurutnya, angka golput di Surabaya akan sangat besar, dan didominasi oleh para mahasiswa.
Alasannya, sampai saat ini dirinya mendapatkan laporan masih banyak mahasiswa yang belum mendapatkan form A5. Apabila para mahasiswa itu ingin mengikuti Pilpres di kampung halamannya masing-masing, hal itu sangat tidak dimungkinkan. “Karena 10 Juli mereka sudah UAS, jadi mereka lebih memilih fokus ke UAS, daripada Pilpres,”ujarnya. [bed.iib.cty]