Polemik Dana Kelurahan Kabupaten Sampang Masuk Ombusman

Hearing Polemik dana Kelurahan di DPRD Sampang

Sampang, Bhirawa
Hearing DPRD Kabupaten Sampang dengan beberapa pejabat terkait alokasi dana kelurahan (ADK) tahun anggaran 2019 di Kabupaten Sampang, kembali dilakukan di ruang komisi besar DPRD Sampang.
Salah satu proses polemik dana kelurahan muncul tahapan pemeriksaan ombusman. Hiring dipimpin langsung wakil ketua DPRD Sampang Fauzan Adiman bersama anggota komisi I. Senin (24/2/20).
Hadir dalam hiring polemik ADK, Camat Sampang, 6 Lurah, Kabag Tapem, Kabag Hukum Setkab Sampang, dan tiga perwakilan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Sampang, JCW, FKP dan LASBANDRA.
Fauzan Adima wakil ketua DPRD Sampang saat memimpin rapat koordinasi, ia menyampaikan agar semua pihak menyampaikan aspirasinya dengan santun, prinsipnya kami di legislatif mengfasilitasi polemik ADK yang hingga saat ini masih belum selesai.
“Dari beberapa persoalan kegiatan dana kelurahan di Kabupaten Sampang mulai dari regulasi sisi administrasi dan kegiatan fisik pelaksanaan, saya harap ini bisa disampaikan dengan transparan di era keterbukaan saat ini, bahkan saya melihat dari beberapa penjelasan mulai Camat, Lurah, Kabag Hukum, dan Kabag Tampem setkab Sampang, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan sesuai regulasi yang ada.”jelasnya.
Lanjut Fauzan, persoalan ini kalau bisa jangan sampai melebar ke luar Sampang dahulu, sebab masih banyak ruang aspirasi yang bisa ditempuh termasuk kami di legislatif, bahkan penjelasan kabag hukum jika hal ini sudah masuk diranah ombusman ini sangat disayangkan.
Harunur Rasyid Kabag hukum saat mengahadiri hiring polemik ADK di dewan, ia menjelaskan terkait polemik ADK sudah masuk ranah pemeriksaan Ombusman, bahkan saya yakin forum kajian publik yang saat ini hadir juga menerima surat tembusan dari ombusman, kami atas nama pemerintah daerah menunggu rekomendasi Ombusman apa benar-benar ada kesalahan admistrasi.
Hal senada juga dijelaskan Camat Sampang Yudhi Adidarta selaku pengguna anggaran (PA), pelaksanaan dana kelurahan secara kontraktual dibolehkan sudah sesuai regulasi Permendagri 130 tahun 2018, dan surat edaran (SE) Mendagri, sedangkan konsultan perencana dan konsultan pengawas yang sistem perseorangan juga sudah sesuai aturan yang ada, yakni peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah ( LKPP) yang menjelaskan anggaran yang nominalnya kecil itu boleh melalui konsultan pengawas dan konsultan perencana perseorangan.
Sementara Heru Susanto Ketua FKP, ia menjelaskan sejak awal pelaksanaan ADK 2019 terjadi malaadministrasi, kemudian kami secara kelembagaan melayangkan laporan pada Inspektorat dan Ombusman, sambil menunggu hasil rekomendasi dua instansi tersebut, kami juga di komisi I DPRD Sampang menyampaikan bahwa, Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) secara umum sudah melanggar aturan yang diamanatkan oleh Mendagri melalui SE No. 146/2694/SJ, yang mana SE tersebut sudah merupakan penjabaran final dari pedoman pelaksanaan dana kelurahan No. 130 tahun 2018 tentang kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
Lanjut Heru, dari polemik dana Kelurahan 2019 ini, kami mendesak kepada DPRD yaitu komisi 1 untuk sementara membekukan pelaksanaan dana kelurahan tahun 2020 sampai menemukan formula aturan yang baku, agar tidak terjadi polemik yang kepanjangan. Bahkan dalam waktu dekat kami akan melakukan audiensi ke Kementrian terkait sebagai bentuk keseriusan kami dalam menangani persoalan dana kelurahan ini.(lis)

Tags: