Akhir-akhir ini, pemerintah tengan santer berencana mengganti gas melon alias LPG 3 kg dengan kompor induksi 1.000 watt. Namun, perlu ditekankan penggunaan kompor listrik pada tahun ini masih dalam tahap uji coba dan sosialisasi. Penggunaan kompor listrik untuk menggantikan kompor gas elpiji inipun kini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Sehingga, pro dan kontra pun tidak bisa terelakkan lantaran para penggunanya di negeri ini mayoritas berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.
Rencananya tahun ini pemerintah akan memberikan 300 ribu (penerima) paket kompor listrik. Satu paket, terdiri kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dan dayanya dinaikin. Masyarakat penerima kompor listrik akan memperoleh alat Miniatur Circuit Breaker (MCB) secara gratis. Penerima merupakan pelanggan listrik 450 sampai 900 VoltAmpere (VA), (kompas, 24/9/2022).
Program penggunaan kompor listrik ini rencananya akan dilakukan dengan skala nasional, padahal sejatinya jika tersimak masih banyak daerah yang listriknya belum tersambung. Ada juga daerah yang listriknya byarpet. Untuk itu, ada baiknya konversi kompor induksi ini jangan diarahkan ke masyarakat kurang mampu seperti yang direncanakan pemerintah. Ada baiknya, kompor induksi diarahkan konversinya di tengah-tengah masyarakat yang mampu. Idealnya pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil langkah uji coba tersebut. Satu hal yang perlu dipastikan yang jauh lebih penting adalah rasio elektrifikasi.
Artinya, perlu adanya pendekatan pada unit yang lebih kecil yakni rumah tangga. Masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dikaji perkara langkah konversi ini. Termasuk, salah satunya adalah aspek teknis lainnya seperti ketersediaan paket kompor listri tersebut sudahkah kompatibel dengan penggunanya. Kompatibel atau nggak kompor listrik itu dengan alat masak rumah tangga rata-rata. Sehingga, konversi kompor LPG dengan kompor induksi ini perlu dikaji lebih dalam oleh pemerintah. Pasalnya, penggunaan kompor listrik berpotensi membuat tagihan listrik masyarakat membludak. Untuk itu, ada baiknya program konversi kompor induksi ini jangan buru-buru dilakukan. Jangan sampai program yang niatnya baik untuk menekan impor LPG malah menimbulkan masalah baru.
Muhammad Yusuf
Dosen PPKn Univ. Muhammadiyah Malang
