Polemik Pengesahan UU Cipta Kerja

Omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) telah disahkan DPR RI menjadi Undang-Undang (UU) melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020). Meski demikian, sejumlah respons hingga kini masih terus menuai polemik. Ada pihak yang kecewa dan menolak. Ada juga yang mengapresiasi pengesahan UU Ciptaker. Melihat kenyataan yang demikian, logis adanya pengesahan UU Ciptaker tersebut kini menjadi sorotan publik.

Secara garis besar, RUU Ciptaker yang saat ini sudah menjadi UU Ciptaker pada dasarnya terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Adapun yang dibahas mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan hingga perlindungan serta pemberdayaan UMKM dan koperasi. Isu ketenagakerjaan, riset, dan inovasi, kemudahan berusaha, serta pengadaan lahan juga menjadi bagian dalam beleid ini. Cakupan berikutnya, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan proyek strategis nasional, serta dukungan administrasi pemerintah.

Salah satu isu yang kontroversi diantaranya. Pertama, adanya penghapusan upah minimum kabupaten/kota (UMK), diganti dengan upah minimum provinsi (UMP) yang dinilai lebih rendah. Kedua, omnibus law Bab IV tentang Ketenagakerjaan, Pasal 78 dinyatakan waktu lembur dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam seminggu. Ketentuan tersebut, lebih lama dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebut kerja lembur dalam sehari maksimal tiga jam dan 14 jam dalam satu minggu. Ketiga, pengaturan waktu berakhirnya perjanjian kerja. Tepatnya, di Pasal 61 UU Ciptaker, waktu kontrak berada di tangan pengusaha, sehingga berpotensi membuat status kontrak pekerja abadi, bahkan pengusaha dinilai dapat mem-PHK pekerja sewaktu-waktu.

Berangkat dari isu yang kontroversi tersebut, sekiranya kita publik tidak harus larut dalam polemik. Kini, saatnya kita publik berpikir kritis, peka dan arif dalam mensikapi pengesahan UU Ciptaker. Begitupun, bagi pemerintah. Jika pemerintah percaya bahwa UU ini memang menguntungkan rakyat maka tidak perlu dibatalkan meski didemo kalangan buruh. Tapi kalau UU Ciptaker merugikan rakyat, UU ini layak ditinjau ulang.

Ani Sri Rahayu
Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Rate this article!
Tags: