Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera
Surabaya, Bhirawa
Polda Jatim membantah adanya informasi yang menyatakan sebanyak 10-20 bus mengangkut warga Jatim berangkat ke Jakarta, guna mengawal sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6).
“Tidak ada pemberangkatan (masyarakat) dari Jatim ke Jakarta. Tidak tahu lagi yang berangkat sendiri-sendiri. Tapi, secara rombongan sampai hari ini tidak ada yang berangkat ke Jakarta,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera di Mapolda Jatim, Kamis (27/6).
Barung menjelaskan, seperti yang diperintahkan Kapolda Jatim, mulai Rabu (26/6) malam Jatim memberi kontribusi berupa kondusivitas wilayah. Dimana kondusivitas Jatim memberi dampak bagi kondusivitas di Jakarta. “Seluruh jajaran Polda Jatim sudah melaksanakan pengkondisian dalam rangka mendukung situasi kamtibmas yang ada di Jakarta,” jelas Barung.
Bahkan, sambung Barung, beberapa waktu lalu Polda Jatim berkoordinasi dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder dan seluruh elemen masyarakat Jatim. Diantaranya yaitu kerjasama dengan pondok pesantren, kiai, ulama dan tokoh-tokoh masyarakat. Tujuannya untuk bersama-sama menyeruhkan dan menolak kerusuhan.
“Kita sampaikan di semua media, bahwa tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pesantren, kiai, Bupati dan anggota DPR. Intinya, kami menolak adanya pergerakan massa ke MK,” ungkapnya.
Mantan Kabid Humas Polda Sulsel ini menambahkan, Kapolda Jatim berharap dukungan dan peran serta seluruh masyarakat, baik tokoh formal maupun informal untuk menjaga kondusifitas Jatim. Bagi mereka yang sudah terlanjur ke Jakarta, Barung menyampaikan bahwa alangkah baiknya melihat dan mengetahui informasi dari media massa.
Sambung Barung, lebih elegan dengan menyaksikannya melalui media elektronik (televisi). Karena di televis akan menyiarkan secara langsung sidang di MK. “Dampaknya dengan memberikan support secara langsung, saya kira tidak ada. Kecuali itu hanya memberikan dampak psikologi saja bagi yang lainnya. Intinya situasi (Jatim) sampai sekarang tetap aman,” tegasnya.
Masih kata Barung, Polda Jatim juga melakukan beberapa antisipasi kericuhan yang terjadi pasca sidang MK. Untuk itu, pihaknya melakukan penjagaan di beberapa objek vital. Beberapa objek vital ini, sambung Barung, yakni Kantor Pemerintahan, Kantor KPU hingga Kantor Bawaslu. Penjagaan ini tak dilakukan sendiri karena dibantu pihak TNI.
“TNI dan Polri bersama-sama bahu-membahu, kita mengantisipasi hal-hal yang nantinya berkembang di MK. Di objek vital yang lain, di kantor-kantor TNI dan Polri akan menjaga,” pungkas Barung. [bed]
