Massa kontra aksi membakar kaos bertuliskan #2019GantiPresiden.
Polrestabes Surabaya, Bhirawa
Polrestabes Surabaya berhasil membubarkan aksi deklarasi #2019GantiPresiden yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jatim atau di Jl Indragiri, Surabaya, Minggu (26/8). Pembubaran ini dilakukan sebagai antisipasi bentrokan antar massa pro dan kontra deklarasi tersebut.
Pada aksi ini, bentrokan hampir terjadi antar massa pendukung deklarasi #2019GantiPresiden dan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Banser Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor serta masyarakat Surabaya. Namun aksi tersebut berhasil diredam oleh petugas keamanan dari Polrestabes Surabaya beserta jajaran.
“Marilah kita cintai Surabaya dan jogo Suroboyo. Mari sama-sama membubarkan diri. Semua sudah bubar. Saya yang bertanggungjawab untuk keamanan Kota Surabaya,” kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Rudi Setiawan dilokasi demo, Minggu (26/8).
Rudi menjelaskan, pihaknya sudah mengimbau jauh hari agar kedua massa menahan diri guna menciptakan Surabaya aman dan kondusif. Terkait pembubaran ini, Rudi menegaskan, apa yang dilakukannya sudah sesuai dan menegakkan aturan-aturan yang berlaku. Terlebih hal itu sudah menjadi tanggungjawab kepolisian.
Bahkan Rudi menjelaskan, semua orang boleh saja menyampaikan pendapat dimuka umum. Tetapi dalam Undang-undang sudah diatur pengecualian-pengecualian dan aturan-aturan yang harus ditegakkan. “Alhamdulillah, semua sudah selesai. Teman-teman dari kedua belah pihak sudah membubarkan diri dan situasi Surabaya dalam keadaan aman dan normal seperti biasa,” tegasnya.
Ditanya mengenai antisipasi aksi susulan, Alumnus Akpol 1993 ini menegaskan, siapa saja Warga Negara Indonesoa (WNI) boleh menyampaikan pendapat dan melakukan kegiatan dimuka umum. Tapi, lanjut Rudi, harus sesuai apa yang sudah diatur Undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat, dan bagaimana aturannya.
Begitu juga Polisi, sambung Rudi, sudah diatur bagaimana mengeluarkan izin. Kalau tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar norma-norma dan etika, tidak mengganggu Hak Asasi orang lain, menjaga persatuan dan kesatuan. “Itulah pengecualian dalam mengeluarkan izin,” tegasnya.
Adakah rencana duduk bersama dengan ketua maupun koordinasi dari kedua belah pihak, Rudi menambahkan, pihaknya mendorong agar seluruh elemen masyarakat turut menciptakan kondisi Surabaya yang aman dan konsusif. “Semua pihak, apapun pilihannya dan apapun aspirasi politiknya silahkan saja. Lakukan semuanya sesuai dengan ketentuan dan mari bersama-sama kita Jogo Suroboyo,” harapnya.
Jika nantinya akan ada permintaan aksi serupa, Rudi akan melakukan sesuai aturan yang ada. Pihaknya akan melakukan semuanya, termasuk tahapan-tahapan penggunaan kekuatan sudah diatur oleh Kapolri. “Tadi kami kedepankan negosiasi, kemudian Dalmas awal dan Dalmas lanjutan, aliganti dan sebagainya. Alhamdulillah tadi tidak seperti itu. Kita negosiasi, semua sepakat dan kedua belah pihak membubarkan diri,” pungkasnya.
Memprediksi Peta Dukungan
Adanya dua kubu yang berbeda, yakni Delkarasi 2019 Ganti Presiden dan yang menolak deklarasi, dinilai hanya untuk mengetahui dan memprediksi peta dukungan. Dua aksi berbeda ini, memunculkan efek dalam bentuk semakin jelasnya peta dukungan.
“Pengalaman pilpres 2014, adanya perang rekayasa sosial yang bertujuan membentuk persepsi publik sebagai konstituen. Kasus penolakan Deklasi 2019 Ganti Presiden ini, juga merupakan bagian dari rekayasa sosial itu,” ujar pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Novri Susan.
Menurut dia, selama ini gerakan ganti presiden 2019 di wilayah Jatim belum terlalu besar. Tentunya, fakta ini tidak menguntungkan bagi kelompok kepentingan yang ingin ganti presiden. Untuk itu, perlu dilakukan deklarasi ganti presiden agar gaungnya lebih terasa di Jatim.
Mengenai adanya penolakan deklarasi ganti presiden ini, Novri mengatakan, hal ini bisa dilihat mulai terjadinya polarisasi dan eksalasi dalam Pilpres 2019. “Tapi aktor yang terlibat dalam penolakan deklarasi tidak bisa langsung disebut sebagai pendukung Jokowi,” tandasnya. [bed,iib]
