Politik Uang dan Identitas Harus Dihentikan

Foto Ilustrasi

Praktik politik uang dan politik identitas harus dihentikan, kalau tidak dapat berhenti maka pelaksanaan pilkada langsung sebaiknya dikembalikan ke DPRD. Saya mendapat laporan bahwa praktik politik uang dan transaksional pada pilkada kabupaten/kota sudah makin marak. Kerusakan yang ditimbulkan juga sudah semakin mengkhawatirkan.
Saat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan nya, di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada masa reses melihat jika praktik politik uang serta politik identitas tidak dapat dihentikan, sebaiknya pelaksanaan pilkada langsung dihentikan dan dikembalikan ke DPRD.
Dalam beberapa kali pelaksanaan pilkada langsung, masyarakat pemilih cenderung dapat dibeli dengan uang sehingga memilih calon pemimpinan bukan karena kemampuan dan kualitas.
Saya memperkirakan, pada pilkada serentak tahun 2018, serta pemilu serentak tahun 2019, masih akan ramai diwarnai isu politik uang dan politik identitas. Politik identitas jika terus dibiarkan dapat memecah persatuan bangsa dan merusak kerukunan antarumat beragama,” katanya.
Upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antarumat beragama, terlihat dari adanya penyerangan terhadap pemuka agama di beberapa daerah.
Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu, dengan isu dukun santet.
Upaya penyerangan terhadap pemuka agama, jika tidak segera dihentikan, akan terus berlanjut.
Jika ekses seperti ini tidak dapat dihentikan, ada baiknya pelaksanaan pilkada dikembalikan ke DPRD.
Saya juga secara meminta agar pelaksanaan pilkada serentak 2018 serta pemilu 2019 tidak hanya terselenggara secara prosedural, tapi memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas.
Dalam konteks demokrasi berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu yakni dengan mengedepankan ide, gagasan, visi misi, serta program kerja, sehingga, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif.

Bambang Soesatyo
Ketua DPR RI

Tags: