Kapolres Malang AKBP Hendri Umar. [cahyono/Bhirawa]
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020, akan memiliki tantangan yang cukup berat bagi Kepolisian di jajaran Polres Malang. Karena dalam Pilkada kali ini dihadapkan pada persoalan, seperti terjadinya money politik, pengelembungan suara, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan masih mewabahnya Corona Virus Disease (Covid-19).
“Kami saat ini dihadapkan pada tugas yang berbeda, karena Pilkada kabupaten Malang kali ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya, terutama pada penanganan dan pencegahan Covid-19. Sehingga pada Pilkada Kabupaten Malang, diprediksi wabah Covid-19 masih belum berakhir,” kata Kapolres Malang AKBP Hendri Umar, Rabu (9/9), kepada wartawan.
Menurutnya, Pilkada kabupaten Malang sebelumnya dihadapkan pada kerawanan, seperti money politics, penggelembungan suara, ketidaknetralan ASN. Namun, untuk pelaksanaan Pilkada tahun ini telah tugas Kepolisian dihadapkan pada mewabahnya Covid-19. Sehingga tugas kita bertambah berat, karena ada dua sisi yang berbeda. Meski ada perbedaan Pilkada tahun ini dibandingkan Pilkada sebelumnya, tapi pihaknya tetap melaksanakan tugas sesuai perintah pimpinan.
“Dan yang terpenting adalah bagaimana dalam pelaksanaan Pilkada nanti berjalan aman dan damai. Serta masyarakat Kabupaten Malang yang memiliki hak pilih, tetap harus menjalankan protokol kesehatan,” ujar Hendri.
Ditambahkan, menurut data sementara, dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup) Malang, terdapat 4.646 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga dengan banyak TPS itu, maka pihaknya telah mengatur skema pengamanan termasuk penempatan personil di masing-masing TPS. Sedangkan para personil yang kita tempatkan di masing-masing TPS, bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita iinginkan.
Sedangkan untuk mengatisipasi terjadinya persoalan saat pelaksanaan Pilbup nanti, kata Kapolres, maka pihaknya terus melakukan koordinasi, yang tidak hanya dpada anggota Kepolisian Polres Malang saja, tapi juga koordinasi dengan pihak TNI yang dalam hal ini Komando distrik Militer (Kodim) 0818 Kabupaten Malang/Kota Batu, serta semua unsur untuk mengamankan wilayah Kabupaten Malang. “Dengan begitu agar selama pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malang ini aman dan lancar,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Hendri juga mengantisipasi terjadinya informasi di media sosial, yang rawan terjadinya provokasi selama kampanye hingga perhitungan hasil suara pasangan calon (Paslon) Bupati Malang. Karena informasi di medsos itu rawan timbulnya provokasi. Sehingga masyarakat jangan mudah terprovokasi informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau berita-berita hoax.
“Jika nanti ada berita-berita hoax yang mengarah pada provokasi, maka akan kita tindak sesuai dengan Undang-Undang (UU) yang saat ini berlaku. Sehingga masyarakat harus pandai-pandai menyeleksi informasi yang didapat,” tungkasnya. [cyn]
