Penanganan konflik sosial Forum Muspida Probolinggo bentuk satuan tugas.
Probolinggo, Bhirawa
Untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik di Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi Undang-undang Nomor 07 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Kapolres Probolinggo, AKBP Arman Asmara Syarifuddin, Selasa (9/8) mengatakan, saat ini penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Probolinggo masih belum maksimal. Salah satu contoh yakni isu santet yang masih muncul di masyarakat. “Terkadang memunculkan kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum,” jelasnya.
Namun masih kata Kapolres Arman, antisipasi dan penyelesaiannya itu dengan cara preventif serta musyawarah. “Mungkin pendekatannya dengan musyawarah, supaya menghilangkan konflik yang berkembang di masyarakat,” bebernya.
Sebab, masalah konflik sosial di Kabupaten Probolinggo terbilang cukup banyak. Bahkan, ke depan akan dibuat tim satuan tugas (Satgas) yang tergabung untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi.
“Apabila nantinya terjadi konflik yang besar, akan dibuatkan MoU serta mengundang beberapa instansi untuk menyiapkan beberapa personel untuk menanggulangi konflik yang kemudian akan dimasukkan ke APBD,” ungkapnya.
Satgas-satgas tersebut nantinya akan dibentuk di tiap rayon atau kecamatan. Kesepakatan dimulai dari edukasi tentang UU Penanganan Konflik Sosial, sehingga nantinya dapat dimengerti tahapan-tahapan konflik sosial yang kemudian diadakan simulasi. “Nantinya bisa disebarkan di tiap kecamatan yang berada di bawah naungan Polres Probolinggo,” ungkap Arman.
Ia juga meminta peran penting dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Probolinggo untuk saling menjaga toleransi di lingkungan masing-masing. “Sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, utamanya sampai terjadi pengroyokan dan lainnya,” katanya.
Dalam rapat koordinasi, pihak kepolisian mendatangkan Bakesbanglinmas Probolinggo perwakilan dari Sekda Kabupaten Probolinggo, perwakilan dari Kodim 0820, MUI serta FKUB.
“Jangan coba-coba mengganggu ketertiban masyarakat yang sudah kondusif. Rasa aman dan tertib itu mahal dan terus kita jaga bersama. Jika ada masalah sebaiknya lakukan mediasi, tidak puas lakukan upaya hukum. Bila tetap nekat, ya polisi akan bertindak tegas,” tandasnya.
Secara terpisah Kepala Bakesbangpol Linmas Kabupaten Probolinggo Agus Mukson mengatakan pihaknya beberapa waktu lalu juga mengadakan workshop bertujuan untuk memberikan bekal pemahaman kepada pengurus FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ) khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya di lapangan.
“Selain itu, supaya pengurus FKDM bisa mengantisipasi terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sehingga bisa terdeteksi sedini mungkin, salah satunya isu santet yang berkembang di Kabupaten Probolinggo dari dulu sampai sekarang,” katanya.
Menurut Agus Mukson, pengurus FKDM ini hendaknya tanggap begitu ada isu santet bisa langsung memberikan penyelesaian agar tidak sampai terjadi konflik sosial. “Harapan kami, dengan workshop ini pengurus FKDM memahami akan tugas pokok dan fungsinya. Setelah memahami bisa berjalan aktif di masyarakat, mengantisipasi sejak dini, lapor cepat ke Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Dalam memberikan laporan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah jelas Agus Mukson, benar-benar menjadi bahan yang akurat untuk laporan kepada Bupati dalam mengabil kebijakan.
Sementara Sekretaris Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH Syihabuddin Sholeh mengapresiasi atas usulan tim yang akan dibentuk yang secara khusus menangani masalah isu santet. “Tugas MUI nanti ialah menyadarkan masyarakat. Dimana karena isu santet kemudian mudah untuk menuduh terhadap sesame,” katanya.
“Terhadap semua persoalan yang ada di masyarakat, FKDM harus bisa turun langsung dan tahu persoalannya. Sebab setiap laporan yang kami terima akan dicek dan dievaluasi terlebih dahulu. Setelah itu baru disampaikan kepada Bupati untuk mengambil kebijakan,” tambahnya. [wap]
