Polrestabes Siap Gelar Perkara Dugaan Pungli SMA 15

uploads--1--2015--01--10968-sman-15-wakasek-surabaya-ada-aturan-bayar-uang-untuk-mutasi-siswaPolrestabes Surabaya, Bhirawa
Penyelidikan dugaan pungli yang dilakukan SMAN 15 Surabaya, terus dikebut penyelidik Unit III Pidana Korupsi (Pidkor) Polrestabes Surabaya. Gelar perkara kasus yang melibatkan wakasek SMAN 5 ini bakal digelar pecan depan dari rencananya Kamis (15/1) kemarin .
Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Sumaryono membenarkan, memang gelar perkara yang seharusnya dilakukan hari ini (kemarin) terpaksa dibatalkan. Pembatalan ini dijelaskannya bukan karena adanya kekurangan pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dari penyelidik. Melainkan adanya kabar duka dari anggota sejawat, yang mengharuskan tim penyelidik turut melakukan prosesi pemakaman.
“Gelar perkara sementara ditunda dulu. Sebab ada berita duka dari rekan sejawat kita yang mengharuskan tim melayat ke Jombang,” terang AKBP Sumaryono kepada Bhirawa, Kamis (15/1).
Namun, lanjut Kasat, batalnya gelar perkara kali ini akan dilanjutkan pada pekan depan. Sebab, tim penyelidik perlu melakukan gelar untuk menentukan adanya dugaan Pungli yang selama ini gencar diberitakan. Terkait menaikkan level status ke penyidikan, Kasat mengaku saat ini tim penyelidik belum ke arah sana.
“Kami harus lakukan gelar dulu, baru bisa ditentukan apakah kasusnya bisa dinaikkan ke penyidikan,” ungkapnya.
Kasat Juga menjelaskan, apapun perkembangan yang didapat tim, dipastikan pihaknya akan menyertahkan hal itu dalam penyelidikan. Terlebih perkembangan tersebut dibutuhkan pada saat tim Pidkor melakukan gelar perkara. “Sekecil apapun bukti yang didapat penyelidik, pasti akan sertahkan dalam gelar perkara nanti,” tandasnya.
Sementara itu anggota DPRD Surabaya, BF Sutadi justru menilai penyebutan peristiwa terbongkarnya dugaan Pungli SMAN 15 sebagai Operasi Tangkap Tangan (OTT) adalah premature. Menururt mantan Asisten I Sekdakota Surabaya ini  istilah pungutan sangat tipis dengan sumbangan.
Menurutnya dalam Perda Pendidikan maupun dalam UU Sisidiknas tahun 2003 peran serta masyarakat dalam pembiayaan masih diperbolehkan.  Sehingga, lanjut Sutadi perlu ditegaskan bagaimana sifat penerimaan uang oleh Wakasek  SMAn 15 tersebut.
“Jadi sangat prematur  menyebutnya sebagai OTT, karena dalam Perda maupun UU masih diperbolehkan. Untuk itu harus ditegaskan apakah penerimaan dana tersebut pungutan atau sumbangan,” ujar Sutadi.
Menurut Sutadi, hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan kepolisian sebagai bagian dari praduga tak bersalah. ” Sangat aneh jika seorang PNS secara kasat mata meminta pungutan seperti itu. Kalau tak ada dasar hukumnya ndak mungkin, karena bagaimanapun kepala sekolah itu pejabat bukan PNS biasa,” terangnya. [bed]

Tags: