7-FOTO-KAKI-mb8-Para-Demonstran-Mendapat-Hadangan-Aparat.
Bangkalan, Bhirawa
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa yang magatasnamakan LSM Sapu Jagat Corruption Watch Jawa Timur ke kantor Bupati Bangkalan mendapat hadangan dari petugas Kepolisian Polres Bangkalan dan Petugas Satpol PP Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin (27/7). Petugas mengusir para demonstran sebelum memasuki gerbang Pemkab tersebut lantaran pada saat itu tengah diadakan acara Halal Bihalal di Pendopo Pemkab Bangkalan.
Sementara itu, sambil keluar dari lingkungan Pemkab Bangkalan Korlap aksi, Agung Puji Laksono terus melontarkan beberapa tuntutan di antaranya menuntut Pemerintah kabupaten Bangkalan, secepatnya melaksanakan rekomendasi dari BPK RI yang berdasarkan atas kelemahan yang ditemukan BPK-RI tersebut. “Bupati harus tegas kepada 33 SKPD untuk secepatnya menyelesaikan pengembalian kepada kas Negara sesuai petunjuk BPK,” koarnya.
Hal tersebut lanjut korlap aksi, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bangkalan TA. 2014 Nomor: 24/S-HP/XVIII.SBY/07/2015. BPK RI menemukan di antaranya, terdapat penyetoran kembali belanja pegawai peningkatan pelayanan kesehatan dari puskesmas kepada dinas kesehatan sebesar Rp.1.370.163.152, 75, dan realisasi belanja berang dan jasa sebesar Rp.18.956.642.163,00 kepada 33 SKPD yang tidak didukung bukti pertanggung jawaban yang riil.
Setelah diusir keluar lingkungan Pemkab Bangkalan, para demonstran langsung bergeser ke kantor DPRD Bangkalan dan dilanjutkan Kejari untuk melakukan tuntutan yang sama. “Bupati seharusnya mengusir Koruptor, bukan kita,” teriak salah satu Pendemo.
Depan pintu gerbang DPRD Bangkalan, lagi-lagi para demonstran mendapat hadangan Polisi yang mengakibatkan sedikit kemacetan? di jalan Soekarno Hatta, namun tidak berlangsung lama, perwakilan dewan mempersilahkan masuk para demonstran untuk menyampaikan aspiranyan.
Wakil Ketua III DPRD setempat, serta beberapa anggota Dewan menemui? para demonstran yang sudah membludak di depan pintu gedung DPRD. “Sejatinya kami di Dewan sepaham, Koruptor harus diperangi diBangkalan,” ungkap H. Abdurrahman, Waka III DPRD Bangkalan di depan para demonstran yang sudah mulai memanas.
?Lebih lanjut ia mengatakan, kalau nantinya Dewan akan merekomendasikan ke Bupati agar secepatnya SKPD yang mendapat stabelu merah dari BPK RI untuk mengembalikan ke kas daerah. “Bupati harus tegas kepada SKPD sesuai temuan BPK,” terangnya.
Ia juga berharap agar semua bersatu padu mengawal permasalahan ini. “Mari kita sama-sama kawal dan sama-sama sampaikan kepada aparat penegak hukum yakni Kejari, KPK, dan kepolisian, yang berwenang dalam menangani permasalahan ini,” tandasnya.
Sementara hal senada juga disampaikan oleh salah satu anggota Komisi A DPRD setempat juga mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan di tataran dewan terkait temuan BPK di lingkungan Pemkab Bangkalan, sehingga dewan belum bisa mengambil langkah yang tegas. “Insya Allah awal bulan depan kita rapatkan,” ungkap Mahmudi, anggota Komisi A DPRD Bangkalan.
Pasalnya, audit BPK yang dikomandani oleh Ibu Diah Sulistiyawati pada Juni 2015 ditemukan Kebocoran APBD 2014 pada sejumlah SKPD dilingkungan Pemkab Bangkalan, sehingga direkomendasikan untuk mengembalikan ke kas daerah.
Kejari Dinilai Lambat
Sementara itu, imbas temuan BPK RI terhadap sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada anggaran keuangan daerah, mengakibatkan penilaian negatif terhadap penegak hukum yang ada di Bangkalan, karena dianggap lalai dan lambat dalam mengantisipasi penyelewengan anggaran oleh pejabat negara.
Sudah hampir dua Bulan hasil audit dan rekomendasi BPK terhadap SKPD di lingkungan Pemkab Bangkalan? untuk mengembalikan ke kas daerah terkait banyaknya anggaran fiktif yang dilakukan sejumlah SKPD pada anggaran tahun 2014 lalu.
Namun, temuan itu tidak diikuti ketangkasan pihak penegak hukum dalam hal ini yang menjadi sorotan Publik Kejari Bangkalan? yang dinilai lambat dan tidak pernah menangani kasus-kasus besar. “Kejari jangan tidur, banyak Koruptor di Bumi Bangkalan,” ungkap Orator aksi Agung dari LSM Sapu Jagat di depan gedung Kejari, Senin (27/7).
Di samping melakukan aksi, demonstran juga menyampaikan laporan hasil temuan BPK ke Kejari untuk ditindak lanjuti. “Mungkin Kejari tidak punya data, jadi kita kasih,” terangnya sambil memberikan berkas-berkas hasil audit BPK terhadap SKPD yang ada di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Senada juga yang disampaikan? Ormas Pemuda Bergerak Bangkalan, Rusman Hadi, mengatakan kalau selama ini Kejari tidak pernah di dengar gaungnya, padahal harapan besar kepada institusi penegak hukum tersebut sangat besar. “Kami berharap aksi ini dapat memberikan semangat buat penegak hukum yang ada di Bangkalan”, terangnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Kejari Bangkalan harus melihat institusi penegak hukum yang sama yang ada di Kabupaten lain di Madura, seperti Sampang, Pamekasan dan Sumenep, ” Kita semua tahu, Sampang yang Kabupaten terkecil saja berani menangani kasus-kasus besar?,” tandasnya. [mb8]
