Para pimpinan Pesantren di Kota Malang saat berada di Gedung DPRD Kota Malang, Rabu 3/5 kemarin.
Siap Jalankan New Normal, Namun Keberatan dengan SE Wali Kota
Kota Malang, Bhirawa
Pondok Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sudah berkembang sejak jaman penjajah, dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Karena itu di era pandemi Covid 19 ini harus disiapkan model pembelajaran di era New Normal, tapi mereka keberatan dengan SE Wali Kota Malang.
Gus Shamton Masduki, Ketua Robithoh Ma’ahad Islamiyah Kota Malang, disela-sela bertemu dengan anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang, Rabu (3/6) kemarin, mengemukakan jika pihaknya ingin segera membuka kembali pesantren. Hanya saja jika sarana pesantren dipaksa memenuhi standart Covid 19, menurutnya sangat jauh.
“Pelajaran yang di lakukan di pondok tidak sekedar belajar, tetapi menerapkan pola hidup islami dan tauladan seorang kiai, makanya tidak bisa berpatokan standart Covid 19, “tukas pria yang kerap disapa Gus Anton itu.
Karena itu, pihaknya meminta ada kompensasi atas Perwal yang dikeluarkan oleh wali kota, tidak hanya sekedar membauat aturan. Tapi juga harus mempertimbangkan persoalan dilapangan. Ini untuk menghindari adanya fitnah dari pesantren.
Perwali harus ada pengecualian terhadap pesantren. Kalau dipaksa ada rapid tes bagi setiap santri adalah pekerjaan yang berat bagi pesantren.
Hal serupa disampaikan KH. Khalimi Zuhdi dari Pondok Pesantren, Darun Nun. Bahkan pihaknya menyampaikan ini merupakan kesempatan pemerintah untuk membenahi pesantren menjadi bersih. “Jangan sampai ada kesan memaksa ini akan jadi masalah baru, seharusnya ini momentum Pemkot Malang untuk membenahi Pesantren,”tuturnya.
Sementara itu, Prof Dr H M Bisri pengasuh pesantren Bahrul Magfirah, Kota Malang, mengakui jika problematika yang dihadapi saat menghadapi sistem pembelajaran New Normal, ia mengaku masih akan dilakukan koordinasi bersama para ustad di Bahrul Magfiroh.
Namun secara umum, ia menyampaikan, ada pemikiran untuk masuknya para santri dilakukan secara bertahap. Misalnya, untuk masuknya santri dilakukan secara bergelombang. Gelombang pertama bisa 25 santri. “Tapi bisa menyesuaikan dengan jumlah santrinya,”tuturnya.
Syaratnya tentu membawa membawa surat keterangan sehat dari asal santri. Akan lebih baik jika dilakukan PCR di kota asal. Kemudian dilakukan PCR lagi di pintu masuk pondok oleh Pemkot Jumlah santri kalau ribuan apa alatnya cukup. Ini perlu dipikirkan. Bahkan jika memaksa dengan SE Wali Kota yang mengaharusnya PCR, pasti memberatkan baik bagi santri maupun pihak pesantren.
Test lainnya adalah suhu dan standar Covid lainnya. Setelah itu, saat masuk masuk ke pondok tidurnya diatur dengan jarak tertentu. Ini juga ada masalah sendiri. Selain itu, para santri diberi suplemen dan jamu herbal, seperti daun siri dan jahe dan formula lainnya, ini sangat penting sebagai senjata menghadapi Covid 19.
“Kalau tidak punya senjata kita jadi nggak percaya diri. Setiap hari, dicek suhu dan kesehatan lainnya oleh Poliklinik ponpes masing-masing, atau bisa kerjasama dengan Puskesmas setempat,”sambungnya.
Setelah 14 hari tidak ada masalah berarti semua sudah terhindar virus. Setelah itu, santri gelombang kedua santri bisa dimasukkan secara bertahap dengan perlakuan sama dengan santri terdahulu. “Kelompok tempat tidur harus terpisah antara santri lama dan baru. Setelah semua santri masuk dan dinyatakan sehat semua, dibangunlah budaya bersih, cuci tangan, pakai masker, mandi bersih, lingkungan dibuat bersih dengn semua fasilitas disiapkan oleh ponpes.
“Jangan lupa budaya minum jamu herbal dan tidak boleh keluar pondok. Jika ada yang sakit dan positif virus ponpes memulangkan kembali santri dengandisertai hasil cek dan analisa kesehatan yg telah di lakukan ponpes,”tukasnya.
Pemikiran tersebut, kata Bisri, adalah pemikiran yang realistis. Tetapi lagi-lagi ada masalah karena tidak semua pesantren memiliki kemampuan untuk menjalankan SE Wali Kota Malang. Para pengasuh Pondok Pesantren di Kota Malang, sepakat segera balik ke pesantren tapi keberatan dengan Perwal. [M Taufik]
