foto ilustrasi
Pemprov, Bhirawa
Keinginan masyarakat Jatim agar muncul calon alternatif selain Gus Ipul-Anas dan Khofifah-Emil sepertinya bakal tak terwujud. Sebab hingga deadline akhir 20 Desember 2017, La Nyalla M Mattaliti yang diberikan tugas Partai Gerindra mencari dukungan partai lain belum membuahkan hasil.
Bendahara DPW Partai Amana Nasional (PAN) Jatim, Agus Maimun menuturkan, DPP PAN belum menunjukkan tanda-tanda untuk bergabung pada poros baru yang digagas La Nyalla dan Partai Gerindra. Sejauh ini, komunikasi antara La Nyalla dengan DPW PAN Jatim belum terjalin, termasuk dengan DPP PAN sekalipun.
Perlu diketahui sebelumnya, Partai Gerindra menunjuk La Nyalla untuk maju sebagai bakal calon Gubernur Jatim. La Nyalla memperoleh surat mandat resmi dari Partai Gerindra yang ditandatangani langsung ketuanya Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani, dengan nomer surat 12-0036/B/DPP-GERINDRA/ Pilkada/2017. Surat tersebut ditandatangani pada 10 Desember 2017.
Dalam surat tersebut tertera beberapa syarat yang harus dipenuhi La Nyalla, bila ingin maju sebagai calon gubernur dari Partai Geridra. Diantaranya, memastikan dukungan dari partai lain untuk melengkapi persyaratan pencalonan dan menyiapkan kelengkapan pemenangan. Surat tersebut juga memberi batas waktu hingga 20 Desember kepada La Nyalla. Namun, jika pada batas waktu yang ditentukan belum terpenuhi maka surat tersebut otomatis tidak berlaku.
“Kami belum pernah komunikasi di tingkat DPW, dan DPP pun belum ada instruksi. Bahkan, kami hari ini (kemarin) kami komunikasi dengan DPP tidak ada diskusi tentang pak Nyalla,” kata Agus, ditemui disela-sela peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Rabu (20/12).
Kendati demikian, lanjut Agus, pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Partai Gerindra yang lebih awal telah memberikan mandat dukungan pada La Nyalla. Sayangnya, dalam komunikasinya masih belum ada titik kesepakatan apapun mengenai poros ketiga ini.
“Dengan Gerindra komunikasi kita terus lakukan, kita sering melakukan pertemuan informal, tapi masih belum tahu arah gerakannya kemana, karena masih belum pada titik temu. Jadi belum ada kesimpulan, belum ada keputusan,” tegasnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi PAN di DPRD Jatim ini menegaskan, PAN sebagai salah satu inisiator terbentuknya poros baru untuk mengahadirkan calon alternatif tidak mau terburu-buru. Agus berkeyakinan, hadirnya poros baru pada Pilgub Jatim mendatang akan menjadi penentu kemenangan bagi siapapun.
“Dari sisi kegiatan yang kongkrit untuk mengusung pasangan ini belum bisa terjadi. Karena, kami juga tidak mau, poros ini hanya sekedar poros-porosan saja. Toh arah dukungan kami mempunyai arti penting bagi dua poros yang ada,” ungkapnya.
Menurut Ketua Karang Taruna Jatim ini, PAN telah menyiapkan opsi lain jika nantinya tidak menemukan titik temu dengan Partai Gerindra untuk mengusung La Nyalla. Opsi lain itu telah disiapkan jauh-jauh hari. “Jika tidak memungkinkan bergabung dengan Gerindra, kami sudah ada pilihan lain arah dukungan PAN mau kemana. InsyaAllah sudah 80 persen,” katnya.
Agus mengaku, komunikasi dengan dua pasangan calon yang ada saat ini yakni, Gus Ipul-Anas dan Khofifah-Emil tetap berjalan cukup intesif. Kondisi itu dapat memudahkan langkah politik PAN selanjutnya.
“Saya kira DPP yang inten komunikasi dengan bu Khofifah, mas Emil juga intens, DPW juga beberapa kali. Kalau yang intens dengan DPW ya Gus Ipul, jadi sebelum ada keputusan kita insten semua komunikasinya. Jadi saat ini peluang masih sama, bisa dukung Gus Ipul, bisa dukung Khofifah,” jelasnya.
Agus menargetkan, rekomendasi dukungan PAN untuk Pilgub Jatim bisa rampung dalam waktu dekat ini. “Insya Allah saya berharap minggu ini sudah ada keputusan. Insya Allah setelah tanggal 20. Jadi intinya, PAN tidak akan abstain dalam Pilgub Jatim 2018 meski poros baru tidak terbentuk,” katanya.
Nantinya, lanjut Agus, rekomendasi PAN itu tidak berbentuk Surat Keputusan (SK), melaikan hanya sebatas rekomendasi dukungan yang akan disampaikan dalam forum agenda kepartaian. “Teknisnya mungkin perlu seremonial, bisa jadi nanti DPP itu ke DPW mengumpulkan seluruh DPC-DPC beserta kandidat. Jadi, sikapnya dulu baru dirilis, kalu formalnya itu nanti mendekati pendaftaran,” pungkasnya. [iib]
