Eko Waluyo Suwardiono
KPU Jatim,Bhirawa
Merasa tidak puas dengan penetapan 5 oranga komisioner baru KPU Surabaya , sejumlah perwakilan PPK se Surabaya menuntut tetap mempertahankan anggota komisoner KPU Surabaya 2009-2014.
Protes ini muncul karena proses pemlihan 5 orang anggota komisioner KPU yang baru (2014-2019) dianggap tidak transparan dan merupakan hasil KKN sejumlah oknum.
Sejumlah perwakilan panitia pemilihan kecamatan (PPK) se Surabaya melurug kantor KPU Jatim untuk menyampaikan keberatannya terhadap keberadaan 5 orang komisioner KPU yang terpilih yang dianggapnya minim pengetahuan soal penyelenggaran Pemilu.
Diterima oleh Jonathan Judianto Sekretaris KPU Jatim, sejumlah perwakilan PPK secara bergiliran menyampaikan kekecewaan dan berbagai modus kecurangan dalam proses pemilihan anggota KPU Surabaya yang ditengarai sarat dengan KKN, karena hasil nilai setiap calon dalam beberapa tahapan testing tidak di publikasikan.
“Mayoritas anggota PPK yang hadir saat ini mengikuti tahapan testing calon anggota KPU Surabaya, namun kami sangat kecewa karena belakangan mendengar bahwa 5 orang yang dinyatakan lolos dan berhak menempati 5 kursi komisioner KPU Surabaya ternyata hasil KKN yang telah dipersiapkan sebelumnya, hal ini diperkuat dengan tidak transparannya tim seleksi terhadap hasil testing setiap calon,” ucap Ari Sulistyo ketua PPK Tegalsari.
Disampaikan juga oleh Ari bahwa seluruh anggota PPK yang saat ini masih bekerja untuk persiapan data Pilpres 2014 akan mengundurkan diri, sekaligus memboikot pelaksaan Pilpres 2014 jika KPU Jatim tidak mengidahkan tuntutannya.
“Kami minta KPU Jatim untuk memperpanjang masa tugas KPU Surabaya 2009-2014 sampai pelaksanaan Pilpres 9 juli 2014, karena jika harus diserahkan kepada 5 anggota komisioner yang baru akan kacau, mereka kami pastikan tidak menguasai soal pengetahuan penyelenggaraan pemilu, itu artinya pelaksanaan Pilpres 2014 di Surabaya akan kacau,” imbuhnya.
Menanggapi tuntutan sejumlah PPK, Jonathan mengatakan jika proses dan tahapan yang dilakukan dalam pemilihan calon anggota KPU Surabaya sudah sesui Protab yang ditetapkan secara nasional, dan jika tidak puas dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.
“Proses dan tahapan yang dilaksanakan tim seleksi sudah sesuai standar, dan ini berlaku seluruh Jatim bahkan secara nasional, jika tidak puas, silahkan menempuh jalur hukum, karena kami siap untuk menghadapinya,” ujar Jonathan yang disambut dengan teriakan cacian oleh sejumlah anggota PPK yang hadir.
Jonathan juga menjelaskan bahwa hasiln nilai dalam tahapan proses pemilihan calon anggota KPU Surabaya bisa di peroleh dengan cara menanyakan langsung ke Pemprov.
“Jika ada kabar bahwa hasil nilai testing tidak bisa diakses itu tidak benar, silahkan bapak ibu ke Pemrov untuk menanyakan hasil nilai anda di semua tahapan, sehingga anda sendiri akan bisa menyimpulkan apakah anda layak masuk atau tidak baik tahapan administrasi, tertulis, kesehatan (jasmani, rohani dan bebas narkoba), serta psikologi, namun dengan catatan hanya bisa menanyakan nilai dirinya sendiri, bukan peserta lain,” tandas Jonathan.
Sementara ketua KPUSurabaya , Eko Waluyo mengatakan, masyarakat punya hak sama untuk mendaftar, lulus tidaknya tergantung dari tim penyeleksi (Timsel). Namun tentang unjuk rasa PPK ke KPU Jatim, ia menolak dikaitkan. ” Saya tidak punya kepentingan apa-apa mas terkait unjuk rasa PPK di KPU Jatim, itu kaitannya dengan pribadi-pribadi,” katanya ketika dikonfirmasi Bhirawa.
Eko memaparkan, selama ini Timsel dibentuk oleh Pemprov Jatim belum pernah komunikasi sama pihak KPU Surabaya. ” yang bentuk Timsel itu Provinsi yang ada hubungannya,” tambahnya.
Yang jelas, tambah Eko, mereka punya hak untuk mendaftar, PPK itu mendaftar buat regenerasi ke depannya. ” Menurut saya pribadi, ada proses regenerasi untuk mendaftar. Saya mendorong kawan-kawan PPK bisa memimpin Surabaya. karena sejak tahun 2003 rata-rata sudah menjadi PPK. Jadi sah-sah saja soalnya itu kan sudah masuk kriteria,” katanya. [geh.gat]
Keterangan Foto : Ketua KPU Surabaya , Eko Waluyo
