PPK2S Deklarasikan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sumenep

Sebanyak 50 mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan Sumenep (PPK2S) melakukan deklarasi untuk memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep di Pelabuhan Kalianget, Minggu (8/5). [samsul]

Sumenep, Bhirawa
Sebanyak 50 mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan Sumenep (PPK2S) melakukan deklarasi di Pelabuhan Kalianget, Minggu (8/5).  Mereka mengajak warga asal kepulauan yang berada di atas kapal untuk bergabung, menyatukan sikap agar mereka bisa menentukan arah hidupnya dengan cara memisahkan diri dari Kabupaten Sumenep.
Koordinator aksi Aroful Firok mengatakan, ini adalah bentuk aksi konkrit kalangan mahasiswa dan pemuda kepulauan untuk keluar dari kemelut kehidupan selama ini. Pemerintah dinilainya tidak pernah memperhatikan warga kepulauan sebagai bagian dari Kabupaten Sumenep. Buktinya, infrastruktur di kepulauan tidak pernah ada perbaikan.
“Bagi warga kepulauan yang ada di kepulauan ini, mari bergabung dengan kami dari kalangan mahasiswa dan pemuda. Mari bersama-sama menentukan nasib kita ke depan,” kata Aroful Firok, Minggu (8/5).
Selain berorasi secara bergantian, mereka membawa spanduk yang bertuliskan Deklarasi Kabupaten Kepulauan Sumenep, Panitia Persiapan Kabupaten Kepulauan Sumenep (PPK2S) dan Kabupaten Kepulauan Harga Mati.
Aroful juga menyampaikan  selama ini warga kepulauan tertindas oleh kebijakan para pejabat Pemkab Sumenep. Untuk itu, warga kepulauan harus sadar dan segera menentukan arah hidup warga kepulauan. Sebab, kepulauan memiliki banyak potensi yang menjadi sumber penghidupan bagi Sumenep, tapi selama ini tidak membuat sejahtera warga kepulauan, bahkan hanya menjadi lumbung Pemkab Sumenep.
Ia menuntut hak warga kepulauan yang selama ini dirampas oleh Pemkab Sumenep. Sebab, fasilitas umum seperti pembangunan jalan di kepulauan tidak diperhatikan dan fasilitas lain dibiarkan rusak tanpa ada perbaikan. Padahal, warga kepulauan bagian dari Kabupaten Sumenep.
“Kami sebagai pemuda tidak ingin dianggap penghianat, untuk itu kami menuntut hak kami agar kepulauan bisa lepas dari Sumenep, karena selama ini kami sudah lama mengekor ke Kabupaten Sumenep, tapi hasilnya hanya kekayaan kami yang dikeruk,” tegasnya.
Dia memaparkan terdapat lima wilayah kecamatan di belasan pulau yang saat ini masuk wilayah administratif Kabupaten Sumenep. Dari pulau-pulau itu terdapat Pulau Pagerungan dan Pagerungan Besar yang memberi banyak keuntungan bagi Kabupaten Sumenep.
Selain itu, tercatat beberapa perusahaan tambang minyak dan gas yang telah melakukan eksplorasi di wilayah perairan kepulauan Sumenep. “Dari Pulau Pagerungan, terpancar gas bumi yang nilainya triliunan rupiah. Pasokan gas bumi asal Pagerungan telah lama dinikmati warga Jawa Timur. Implikasinya, gas alam Pagerungan memberikan pendapatan bagi hasil tambang dengan nilai fantastis,” paparnya.
Dia menilai pendapatan sektor tambang minyak dan gas serta sumbangan penghasilan dari sektor perikanan laut merupakan modal utama untuk mendirikan kabupaten baru.
Tercatat beberapa pulau besar di Kabupaten Sumenep, seperti Pulau Kangean, Pulau Masalembu dan Pulau Kangean. Dalam waktu dekat, bakal dibangun lapangan terbang perintis di Pulau Kangean. Dan Pulau Kangean bakal dipilih menjadi ibukota Kabupaten Kepulauan Sumenep.
“Kami telah lama hidup dalam kesenjangan. Pembangunan infrastruktur di pulau-pulau tidak sepesat yang dirasakan warga Sumenep daratan. Padahal, sumbangan PAD dari kepulauan sangat besar,” urainya.
Langkah memisahkan diri dari wilayah administrasi Kabupaten Sumenep merupakan langkah strategis bagi warga kepulauan untuk hidup lebih maju dan bermasa depan tangguh. Dengan mendirikan kabupaten tersendiri bakal membuahkan masyarakat kepulauan yang lebih sejahtera.
“Untuk itu, marilah bersama-sama menyatakan sikap pisah dari Sumenep daratan dengan membentuk kabupaten tersendiri. Dengan wilayah administrasi kabupaten kepulauan maka kita akan lebih otonom tanpa menggantungkan pada Pemkab Sumenep,” ajaknya.
Usai berorasi secara bergantian, mereka membacakan puisi kecaman terhadap pemerintah dan melakukan deklarasi di atas kapal. [sul]