Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Dandim 0803/Madiun dan Kapolres Madiun serta OPD terkait mengikuti Rapat Evaluasi PPKM tahap I Provinsi Jatim. Bupati mengikuti acara ini secara virtual dari Posko PPMK Kabupaten Madiun, Selasa (26/1). [sudarno/bhirawa]
Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami bersama Dandim 0803/Madiun dan Kapolres Madiun serta OPD terkait mengikuti Rapat Evaluasi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tahap I Provinsi Jatim. Bupati mengikuti acara ini secara virtual dari Posko PPMK Kabupaten Madiun, Selasa (26/1).
Dalam kesempatan ini Bupati menegaskan pihaknya telah memaksimalkan betul PPKM. Sejak awal pihaknya menargetkan dengan PPKM ini harus dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan bagi pasien covid – 19 di Kab. Madiun.
Selama PPMK ini pihaknya terus menegakkan 3 M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), serta mengoptimalkan 3 T (Tracing, testing dan treament). Pihaknya juga telah melakukan swab kepada 1342 orang, 2640 rapid anti body, dan menolak 1891 orang dari luar yang tidak membawa laporan rapid antigen.
Bupati menambahkan, pihaknya juga telah mendirikan Posko PPKM dari tingkat desa hingga Kabupaten, dan mereka melaporkan kegiatan harian ke posko PPKM Kabupaten. Operasi yustisi akan dilakukan lebih masif lagi.
“Jadi sejak awal PPKM pertama memang sudah terjadi kenaikan kasus, kemudian kita gencar lakukan tracing, dan munculah angka yang cukup tinggi itu,” jelas Bupati Madiun.
Tempat perawatan di RSUD Caruban dan Dolopo, kata Bupati, juga telah dilakukan. Termasuk kampung tangguh semeru juga sudah disiapkan di PPKM tahap II, begitupun DD (dana desa) untuk desa di Kab. Madiun juga sudah cair sehingga PPKM tahap II diharapkan semakin optimal.
“Yang jelas rapat evluasi PPKM I hari ini akan kami jadikan pedoman untuk PPKM tahap II agar berjalan semakin baik lagi,” harapan Bupati.
Dalam evaluasi ini Gubernur Jawa Timur, Hj. Khofifah Indar Parawansa memaparkan secara global pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Jatim. Dirinya berharap vaksinasi bisa berjalan lebih cepat, sebagaimana harapan Presiden RI yang tadinya memerlukan waktu 15 bulan, bisa dipercepat menjadi 12 bulan di Indonesia.
“Tingginya angka kematian ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Dengan PPKM kedua ini semoga bisa menurunkan kasus covid – 19,” kata Gubernur Jatim berharap. [dar]
