Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Menjelang pelantikan anggota DPRD Jawa Timur periode 2014-2019, koalisi pendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf dalam pemilihan Gubernur Jatim lalu dihidupkan lagi. Hal ini menyusul sikap politik partai-partai yang tidak jauh beda dalam Pilpres kemarin.
Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafak Noer mengatakan koalisi partai pendukung KarSa akan dilanjutkan di DPRD Jatim periode mendatang. Partai tersebut antara lain PPP, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKS, PAN dan Partai Gerindra. “Kita sudah bicara dengan masing-masing partai yang dulu mendukung KarSa, semuanya sepakat untuk dilanjut di DPRD Jatim,” kata Musyafak dikonfirmasi, Rabu (20/8).
Menurutnya, koalisi pendukung KarSa selama ini sudah terbina dengan baik untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur yang lebih baik. Sehingga sangat disayangkan jika tidak diteruskan untuk kepentingan-kepentingan masa depan politik di Jatim. “Nah kebetulan kok di Pilpres kemarin koalisi ini jalan bareng. Jadi wajar jika kekompakan ini dipertahankan,”ujarnya.
Namun Musyafak enggan berterus terang jika koalisi ini akan menandingi koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres lalu. Di mana PKB, PDIP, Nasdem dan Hanura ada di dalam pendukung Jokowi-JK , namun di Pilgub Jatim lalu PKB dan PDIP punya calon sendiri kecuali Hanura yang ikut mendukung KarSa.
Sedangkan koalisi KarSa seluruhnya solid mendukung Prabowo-Hatta, bahkan Soekarwo sendiri menjadi Ketua Dewan Pembina Koalisi Merah Putih pemenangan Prabowo-Hatta di Jawa Timur. “Kami yakin kepentingan koalisi pendukung Jokowi-JK dengan kepentingan pendukung Prabowo-Hatta tidak akan sama,” terangnya.
Untuk diketahui, menurut perhitungan perolehan kursi hasil Pileg 2014 lalu, koalisi KarSa ini memiliki 55 kursi di DPRD Jatim. Sedangkan gabungan partai pendukung Jokowi-JK hanya mendapatkan 45 kursi saja. Maka praktis ketika pengambilan keputusan penting di legislatif secara voting, maka koalisi PKB, PDIP, Hanura dan Nasdem akan kalah.
Informasinya, sumber di internal DPRD Jatim menyebut koalisi ini tidak jauh beda dengan konsep oposisi dan pendukung pemerintahan. “Ujung-ujungnya nanti akan ada bargaining untuk mengisi kursi pimpinan komisi-komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya,” ujar sumber ini.
Sementara itu, Thoriqul Haq Sekretaris DPW PKB Jatim menganggap biasa munculnya koalisi KarSa di DPRD Jatim nanti. Menurutnya, kepentingan Pilgub atau Pilpres itu jelas berbeda dengan kepentingan Provinsi Jawa Timur 5 tahun mendatang. “Jika memang ada koalisi tersebut, kami yakin Partai Demokrat akan tetap bersama kita,” kata Thoriq.
Hal senada juga dikatakan Bambang Suhartono, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Koalisi semacam itu hanya bisa memecah belah kesolidan di DPRD Jatim yang selama ini sudah berjalan baik. “Kayaknya kok tidak ada koalisi seperti itu, isu itu mungkin hanya celotehan anggota dewan baru yang belum pengalaman di DPRD Jatim,” singkat calon ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.
Sedang Bendahara DPD Partai Demokrat Jatim Achmad Iskandar menegaskan jika koalisi KarSa sah-sah saja diberlakukan kembali di DPRD Jatim mendatang. Namun semuanya juga harus melihat kondisi politik yang ada. Artinya untuk pembagian pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan dapat diberlakukan secara normatif proporsional. Di mana seluruh fraksi berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan posisi-posisi ini, tapi tentunya tak meninggalkan perolehan suara saat Pileg 2014 lalu. ”Yang jelas semuanya dilakukan sesuai kondisi politik dan secara proporsional.”paparnya. [cty]
