PPPK Guru Honorer Dibuka 2021 Mendatang

Wali Kota Madiun, Maidi bersama Kepala BKD Kota Madiun, Haris Rahmanudin saat mengikuti video conference yang digelar bersama Mendagri, Menkeu, Mendikbud, Menpan RB dan BKN, Senin (23/11). [sudarno]

Pemerintah Pusat Gelar Vidcon Lintas Kementerian
Kota Madiun, Bhirawa
Pemerintah pusat berencana mengangkat 1 juta guru honorer dalam program rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) periode 2021. Tercatat saat ini terdapat 1.516.072 guru honorer di seluruh Indonesia. Sebanyak 847.973 guru honorer berada di sekolah negeri dan 668.099 di sekolah swasta.
Hal itu diketahui dalam sesi Video Conference (Vidco) yang digelar bersama Mendagri, Menkeu, Mendikbud, Menpan RB dan BKN, Senin (23/11). Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin berkesempatan untuk membuka kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Wapres mendorong pemerintah daerah (pemda) segera mengajukan formasi guru. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah untuk melakukan rekrutmen sebanyak satu juta guru honorer menjadi PPPK pada 2021.
“Kementerian Pendidikan akan menyiapkan materi pembelajaran mandiri online. Pendaftar dapat kesempatan ujian tiga kali. Ujian seleksi ditanggung pemerintah, diharapkan peserta daerah tidak ada yang terhambat,” ungkap Wapres.
Kesempatan itu, Wapres berharap, semua calon guru yang berminat bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik – baiknya. Program ini diadakan sebagai solusi tata kelola guru, sehingga kedepan, Indonesia tidak lagi kekurangan guru yang berkompeten. Sehingga, keseluruhan proses seleksi dapat memberi status guru honorer yang selama ini telah mendedikasikan diri.
Menyikapi hal ini, Wali Kota Madiun, Maidi yang juga mengikuti Vidcon mengatakan, Pemkot Madiun mengapresiasi langkah yang dibuat pemerintah pusat. Prinsipnya akan terus mengikuti perkembangan keputusan yang ada di pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendikan dan Kebudayaan.
“Kebutuhan guru setiap tahun selalu meningkat disebabkan beragam faktor. Selain karena guru yang pensiun, pembukaan sekolah baru, serta rekrutmen CPNS yang tidak seimbang juga menyebabkan kebutuhan terhadap guru terus bertambah. Ini masih pembahasan awal, selanjutnya kita tunggu arahan dari pusat,” pungkas Wali Kota. [dar]

Tags: