Kepala Bappeda Provinsi Jatim Dr Ir H RB Fattah Jasin MS membuka kegiatan Pra-Musrenbang Provinsi Jatim 2016 di Empire Palace Surabaya. Dalam pra-musrenbang ini diusulkan beberapa program prioritas 2017.
Pemprov, Bhirawa
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim menggelar Forum Pra-Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Provinsi Jatim 2016. Maksud diadakan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan prioritas antara provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan secara detail, optimal dan akurat antara Bappeda Provinsi Jatim, SKPD pemprov dan bappeda kabupaten/kota.
Kepala Bappeda Provinsi Jatim, Dr Ir H RB Fattah Jasin MS menuturkan, tujuan diselenggarakannya pra-musrenbang ini yaitu adanya kesepakatan program/kegiatan hasil usulan Musrenbang kabupaten/kota yang terakomodasi oleh SKPD dan tertuang dalam berita acara kesepakatan. Lalu, tersusunnya perbaikan rancangan Renja SKPD yang telah disesuaikan dengan program/kegiatan usulan kabupaten/kota yang diakomodasi.
“Kemudian tersusunnya rancangan awal RKPD menjadi rangan RKPD Provinsi Jatim 2017 yang selanjutnya akan di bawa dalam FOrum Musrenbang Provinsi Jatim yang akan dilaksanakan pada 13 April di Granad City, dan tersusunnya rancangan program/kegiatan prioritas Provinsi Jatim tahun 2017 yang akan disampaikan dan disepakati dalam musrenbang provinsi,” tutur Fattah, Saat membuka Forum Pra-Musrenbang Provinsi Jatim 2016, di Empare Palace Surabaya, Selasa (5/4).
Pelaksanaan rapat ini, kata Fattah, merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari pelaksanan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2017, yang diawali dari penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD, verifikasi usulan hasil musrenbang 38 kabupaten/kota di Jatim yang telah dilaksanakan sepanjang Maret 2016.
“Pelaksanaan pra-musrenbang ini pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan di Bakorwil, namun untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan pada tahun ini dilaksanakan di Surabaya,” kata mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim ini.
Dijelaskan, Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan di jatim Tahun 2017 ini dilaksanakan selama dua hari, mulai 5-6 April 2016 bertempat di Empire Palace Surabaya. Jumlah peserta yang mengikuti rapat ini sebanyak 200 orang, terdiri dari Bappeda Kabupaten/Kota se-Jatim, SKPD di lingkungan Pemprov Jatim serta internal Bappeda Provinsi jatim.
Tema RKPD 2017 ini, jelas Fattah, yaitu ‘Pembangunan yang Berkeadilan, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia dengan Memperluas dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur serta Peningkatan Pelayanan’. Berdasarkan tema ini, lanjutnya, di breakdown dengan beberapa program prioritas 2017.
Usulan program prioritas 2017 itu adalah penanggulangan kemiskinan, penanggulangan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan infrastruktur dan peningkatan kedaulatan pangan. Kemudian, pengembangan perindustrian dan perdagangan, pembangunan kebudayaan dan pariwisata Jatim serta percepatan reformasi birokrasi.
Kabupaten/Kota Usulkan 3.310 Kegiatan, Pemprov 1.120 Kegiatan
Berdasarkan jumlah usulan dari 38 kabupaten/kota di Jatim yang melalui SIPPD (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah) musrenbang terdiri dari 144 program, 3.310 kegiatan dengan total usulan dana sebesar Rp7,3 triliun.
Menurut Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim, Dr Ir H RB Fattah Jasin MS, dari total usulan tersebut, terbesar diusulkan oleh Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar Rp552,9 miliar dan terenda Kota Madiun sebesar Rp831 juta dan satu kota yang tidak mengusulkan yaitu Kota Batu.
“Sementara 31 SKPD pemprov yang menerima usulan, Dinas PU Bina Marga menerima usulan kegiatan terbesar yaitu Rp3,122 triliun, disusul Dinas PU Pengairan sebesar Rp763 miliar, Dinas Kesehatan sebesar Rp645 miliar, Dinas Perhubungan sebesar Rp566 miliar, Dinas PU Cipta Karya sebesar Rp336 miliar. Sedangkan yang terkecil adalah Biro Humas dan Protokol sebesar Rp50 juta,” ungkapnya.
Sementara dari usulan program/kegiatan kabupaten/kota tersebut, telah diverifikasi dan diakomodasi oleh Bappeda Provinsi dan SKPD Pemprov terkait dan merupakan program/kegiatan prioritas provinsi 2017 sebanyak 94 program dan 1.120 kegiatan dengan total dana kegiatan sebesar Rp3,18 triliun. Besarnya nilai tersebut akan masih dibahas kembali menyesuaikan kemampuan anggaran yang ada.
“Pra pra-musrenbang ini juga diagendakan deks terkait dengan usulan kabupaten/kota yang akan diajukan melalui pendanaan CSR dan PKBL tahun 2016. Dari rekap usulan yang masuk terdapat usulan sebesar Rp286 miliar dari 23 kabupaten/kota,” pungkasnya. [iib*]
Usulan Prioritas 2017
Penanggulangan Kemiskinan
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka
Peningkatan Mutu Pendidikan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Peningkatan Infrastruktur
Peningkatan Kedaulatan Pangan
Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
Percepatan Reformasi Birokrasi
