Premi BPJS Warga Miskin Ditanggung Pemkot

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Kota Malang, Bhirawa
Bagi warga miskin di  Kota Malang tidak perlu cemas lagi terkait dengan layanan kesehatan. Pasalnya  Pemkot Malang telah menyiapkan bantuan kepada warga miskin agar mereka tetap mendapatkan  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemkot menanggung premi pembayaran  Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) sebesar Rp 25.000 setiap warga.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Asih Tri Rahcmi Nuswantari menjelaskan Pemkot Malang akan menyerahkan kartu JKN kepada 21.000 warga miskin di Kota Malang. Iuran premi BPJS mereka akan ditanggung oleh   Pemkot Malang.
“Kita yang bayar preminya, setiap bulan. Secara otomatis¬†¬† warga miskin¬† menjadi anggota¬† BPJS, sehingga mereka akan mendapatkan fasilitas kesehatan layaknya anggota BPJS lainnya, yakni¬† layananan kesehatan kelas III,”ujar Asih Tri Rachmi kepada wartawan di Balaikota Malang, Selasa (16/12).
Sebenarnya, lanjut mantan Kepala Dinas Koperasi Pemkot Malang itu, pihaknya telah mengalokasikan premi BPJS kepada 31.500 warga miskin, namun sesuai dengan data yang dia terima  hanya 21.000 orang saja yang preminya dibayar oleh Pemkot Malang. Data tersebut berdasarkan pendataan surat pernyataan miskin dan peserta Jamkesda.
“Dinkes mencatat kuota warga miskin penerima BPJS di Kota Malang pada 2014 ada 31.500 jiwa. Alokasi anggaran yang disediakan Dinkes untuk mengkaver premi warga miskin Rp 7,2 miliar, tapi data yang masuk hanya 21.000 warga. Berarti masih ada sisa kuota sebesar 10.500 orang,”ujarnya.
Bahkan jika mengacu dari kuota yang disediakan, baru terserap sekitar 19.000 jiwa. Tetapi, ada tambahan juga dari peserta BPJS mandiri . Mereka ini merupakan warga yang  jatuh miskin dan tidak bisa membayar premi BPJS. Akhirnya, premi BPJS untuk mereka juga  ditanggung pemerintah.
Walaupun warga miskin telah disiapkan BPJS,  Dinas Kesehatan Kota Malang  tetap mengalokasikan anggaran kesehatan untuk warga miskin yang  berobat menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM) pada 2015.  Jika ada masyarakat yang belum menggunakan BPJS, tetapi menggunakan SPM  mereka tetap disiapkan anggaran  Rp 10 miliar.
“Anggaran untuk SPM¬† lebih sedikit dibanding alokasi pada 2014.¬† Jika pada 2014 jumlahnya mencapai Rp 14 miliar, pada 2015 nanti hanya Rp 10 miliar saja. Anggaran itu untuk mengantisipasi jika ada masyarakat yang sakit tidak mampu bayar biaya pengobatan dan belum terkaver di BPJS,”terangnya.
Pihaknya menjelaskan  menurunnya alokasi anggaran kesehatan untuk warga miskin ini, lantaran sudah ada program BPJS. Sebagian warga miskin pengguna SPM untuk pelayanan kesehatannya sudah ditanggung BPJS.
Diakui dia, sebelum ada program BPJS,  masyarakat yang  menggunakan SPM jumlahnya sangat banyak. Bahkan sampai di atas seratus orang per harinya. Tetapi sekarang sudah mulai berkurang karena sudah masuk dalam program BPJS. Sehingga mereka yang sakit langsung menggunakan BPJS.
Kartu BPJS bagi masyarakat miskin ini rencananya akan diserahkan  oleh Wali Kota Malang Muhammad Anton, Rabu (17/12) hari ini Baiduri Spa,  Tlogomas. Dengan harapan setelah masyarakat menerima kartu BPJS tersebut mereka bisa  berobat di seluruh rumah sakit milik pemerintah dan swasta di Kota Malang. [mut]

Tags: