Jerry Sumampow
Memasuki masa Pilkada serentak 9 Desember 2020 (2 bulan lagi), kursi Sekjen Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum terisi alias kosong. Tidak adanya Sekjen KPU definitif, membuat kinerja KPU mengalami pelemahan. Sebagai contoh, regulasi-regulasi terkait pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 ini, selalu muncul dalam waktu yang sangat dekat dengan hari H.
“Hal itu menandakan bahwa kekosongan Sekjen KPU, membuat sebagian regulasi yang seharusnya cepat keluar, namun pada akhirnya tertunda. Seperti regulasi terkait tahapan pencalonan, Peraturan KPU (PKPU) baru keluar 2 hari sebelum hari H. Sehingga hampir nggak ada waktu untuk sosialisasi PKPU. Apalagi terkait pandemi Covid-19. Lalu peraturan tentang kampanye, juga baru keluar beberapa hari yang lalu. Sementara kampanye sudah mulai sejak kemarin. Jadi ini sangat terlambat,” tandas Koordinator Komite Pemilih Indonesia (KKPI) Jerry Sumampow, Senin (28/9).
Wakil Rakyat di DPR RI Dr Jazilul Fawaid bahkan minta Presiden untuk segera menetap kan, Sekjen KPU definitif. Yakni satu nama dari tiga nama calon Sekjen yang sudah diusulkan Panitia Seleksi (Pansel) Sekjen KPU. Yang sudah diserahkan sejak 24 Juli 2020 lalu,” tutur Gus Jazil, putra Bawean-Gresik, Jawa Timur.
Ditandaskan, memasuki masa Pilkada ditengah pandemi Covid-19 ini, semestinya kinerja jajaran KPU dari pusat hingga kabupaten, sudah siap sedia untuk bekerja keras. adalah aneh, jika posisi Sekjen KPU malah ditunda sampai berbulan-bulan. Padahal, biasanya, Presiden selalu bertindak cepat. Atau, jangan-jangan usulan nama-namanya belum sampai dimeja kerja Presiden ? Atau tidak ada “sense of krisis” aparat dibawah nya.
“Karena waktu sudah mepet, jika 3 nama yang diajukan ada masalah, saya usul agar segera diganti nama baru. Jika tidak, saya kuatir kinerja KPU kurang maksimal dan tidak siap melaksanakan Pilkada 2 bulan lagi, pada 9 Desember 2020,” tambah Jazilul Fawaid.
Seperti diketahui, Ketua Pansel Sekjen KPU adalah Prof Hamdi Muluk. Hasil seleksi akhir calon Sekjen KPU yakni; Drs Bernad Dermawan Sutrisno (sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP), Budi Achmad Djohari Ak.(Kepala Pusat Teknologi dan Informasi MK) dan Edy Mulya Ak (Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada BPKP). [ira]
