Jakarta, Bhirawa
Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir meminta KPK segera membentuk komite etik guna menyelesaikan kasus yang melibatkan diduga Ketua KPK Abraham Samad yang dilaporkan telah melakukan manuver politik menjelang Pilpres 2014.
“Untuk memastikan KPK itu bersih maka harus segera diselesaikan kasus yang membelit para pimpinannya, seperti kasus Abraham Samad,” kata Nanat dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (15/2) kemarin.
Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah melaporkan Samad ke Pengawas Internal KPK, bahkan Hasto juga telah menyerahkan bukti-bukti manuver politik Samad menjelang Pilpres 2014.
Menanggapi adanya laporan itu, Nanat menegaskan semua orang sama kedudukannya di depan hukum. “Tidak ada orang yang kebal hukum,” katanya.
Oleh karena itu, dalam kisruh KPK publik harus mendudukan perkaranya dari sisi yang jelas, baik dari sisi hukum maupun politiknya. “Jangan sampai antara hukum dan politik dicampur aduk,” ujar mantan rektor UIN Bandung itu.
Menurut dia, dugaan manuver politik praktis yang dilakukan Samad saat menjabat sebagai Ketua KPK, harus diselesaikan segera.
Nanat berharap semua pimpinan KPK menjadi teladan, jangan sampai melakukan praktik-praktik yang merugikan lembaga antirasuah tersebut. Oleh karena itu, tambah dia, untuk menjaga integritas KPK maka setiap pimpinan KPK harus jujur. Kejujuran dan integritas itu sangat penting. Apalagi KPK selalu mengusung moto “Berani Jujur itu Hebat”.
Presiden Kehilangan Momentum
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang berpendapat, Presiden Joko Widodo telah kehilangan momentum dalam memutuskan calon Kapolri karena publik sudah membangun persepsi negatif.
“Bagi saya, apapun yang akan diputuskan presiden tidak menguntungkan secara politis. Presiden telah kehilangan momentum karena publik sudah membangun persepsi yang negatif terhadap presden,” kata Ahmad Atang, di Kupang, Minggu (15/2).
Presepsi negatif terhadap presiden karena lamban memutuskan calon Kapolri. Publik dapat menduga bahwa presiden sedang terhimpit oleh berbagai kepentingan dan presiden tidak mampu memilih dan memilah mana yang terbaik buat bangsa dan negara, kata Ahmad Atang.
Menurut dia, Presiden hanya mempunyai dua pilihan yaitu melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri atau memproses ulang calon kapolri. Presiden menunda atau mempercepat memutuskan tetap sama nilainya.
Dia mengatakan, jika dari awal presiden sudah bersikap, walaupun salah tetapi ada kepastian dan kisruh tidak menjalar ke mana-mana.
Publik telah terpolarisasi antara yang mendukung dan menolak, sehingga apapun yang akan diputuskan Presiden Jokowi akan menjadi catatan buram dalam sejarah, katanya. Melantik BG berarti melawan kehendak sebagian besar publik dan jika tidak melantik maka citra Polri mengalami degradasi. [ant.ira]
Keterangan Foto : Sejumlah orang yang mengatasnamakan Relawan Jokowi Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/2). Dalam aksinya mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati menjalankan pemerintahan dan tidak mudah terpengaruh pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi dan mengintervensi dirinya dalam mengambil keputusan.
