Presiden ‘Mendengar’ KPK

Karikatur KorupsiSIAPA bilang presiden meng-abaikan warning KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam rekrutmen pejabat “setingkat” kabinet? Buktinya, Presiden menunda pelantikan calon Kapolri (Kepala Kepolisian RI). Itu dilakukan setelah terbitnya sprindik (surat perintah penyidikan) sekaligus penetapan calon Kapolri sebagai tersangka. Sebelumnya, Presiden juga meng-konfirmasi KPK terhadap seluruh calon menterinya. Beberapa nama calon menteri dicoret.
Pada saat konfirmasi nama-nama calon anggota kabinet, KPK memberi tanda stabilo warna merah dan kuning. Kedua tanda warna sama-sama berpotensi menjadi tersangka dugaan kasus suap, gratifikasi dan KKN. Namun tanda warna merah berarti sprindik-nya dalam waktu lebih dekat (selambatnya setahun atau dua tahun). Sayangnya, ketika akan mengangkat Jaksa Agung, Presiden tidak mengkonfirmasi kepada KPK.
Boleh jadi, Presiden yakin benar bahwa Jaksa Agung memang bersih. Hal yang sama juga dilakukan saat meng-gadang gadang nama calon Kapolri. Presiden tidak meng-konfirmasi kepada KPK. Namun kali ini KPK lebih pro-aktif, menetapkan calon Kapolri sebagai tersangka. Konon nama yang sama telah pernah diberi stabilo ketika masuk dalam jajaran anggota kabinet. Bagai gayung bersambut, pro-aktif KPK direspons positif oleh Presiden.
Respons positif Presiden, ironisnya, berseberangan dengan sikap Komisi III DPR-RI yang meluluskan calon Kapolri pada forum fit and proper. Bahkan pada paripurna parlemen juga menerima calon tunggal Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Ada apa dengan DPR? Seolah-olah kontroversi calon Kapolri menjadi “pemersatu” sikap DPR. Selama ini rakyat memahami bahwa parlemen telah terbelah, menjadi kelompok KMP (Koalisi Merah Putih) dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat.
Dua kelompok yang semula “diametral” ternyata kompak menyetujui calon Kapolri, walau sudah ada warning keras KPK. DPR (terutama Komisi III bidang Hukum) malah bertandang ke kediaman calon Kapolri sehari sebelum dilakukan fit and proper. Hal itu tak pernah dilakukan oleh DPR kepada calon pejabat tinggi yang akan menjalani fit and proper. Biasanya malah calon pejabat yang door to door mendatangi rumah anggota DPR, agar didukung.
Boleh jadi anggota DPR ingin menunjukkan solidaritas (semacam turut prihatin) terhadap calon Kapolri yang mendadak menjadi tersangka. Boleh jadi pula, anggota DPR juga akan mengalami hal serupa. Tak diduga-duga memperoleh sprindik KPK. Berdasar catatan ICW, setidaknya terdapat 36 anggota DPR periode 2014-2019 yang menjadi tersangka KPK. Puluhan yang lain akan menyusul.
Di daerah, berdasar data pada Kementerian Dalam Negeri mencatat, (sejak 2005 hingga 2014) terdapat 3.169 anggota DPRD yang tersangkut kasus korupsi di berbagai daerah. Termasuk anggota DPRD kabupaten dan Kota di Jawa Timur.  Berdasar catatan Ditjen Otonomi Daerah, sudah sebanyak 320 Kepala Daerah (gubernur serta walikota dan bupati) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK maupun Kejaksaan.
Harus diakui, tidak mudah menjadi pejabat publik (politik). Sudah sangat banyak Kepala Daerah terjerumus dalam kasus hukum. Terutama kasus KKN. Rinciannya, gubernur sebanyak 23 orang, wakil gubernur (7), bupati 156 orang, wakil bupati 46 orang, wali kota 41 orang, dan wakil wali kota 20 orang. Sangat miris, karena jumlah itu meliputi 70% jumlah propinsi.
Menjadi pejabat publik, wajib bersih, nyaris bagai “setengah dewa,” sebelum dan selama menjabat. Hal itu diamanatkan Tap MPR Nomor VI tahun 2001, sebagai acuan pengangkatan pejabat tinggi. Di dalamnya berisi amanat untuk memberhentikan atau pengunduran diri pejabat tinggi yang disangka tidak bersih. TAP MPR tersebut diabadikan untuk mewujudkan Indonesia bebas KKN.
Terutama presiden, wajib bersih dari KKN. Hal itu diamanatkan UUD pasal 7B ayat (1) tentang jenis pelanggaran yang menyebabkan presiden diberhentikan sebelum akhir jabatan.

                                                                 —————   000   ————–

Rate this article!
Tags: