Prihatin, Komisi E Dewan Jatim dan Dindik Evaluasi PPDB

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, bhirawa
Tingginya angka bangku kosong di sejumlah sekolah di Jatim dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mencapai 22 ribu ini memang membuat Komisi E DPRD Jatim prihatin. Karenanya dalam waktu dekat Komisi E bersama Dinas Pendidikan di Jatim akan menggelar diskusi terkait masalah ini.
Wakil Ketua Komisu E DPRD Jatim, Suli Daim menegaskan jika dimasa peralihan, dimana yang dulu diurus oleh kab/kota kini diserahkan sepenuhnya ke Jatim.  Tak heran masih banyak terjadi kekurangan. Menyusul dihapusnya sekolah favorit, dengan harapan siswa yang diterima di sekolah negeri merata, tapi ternyata masih ada kekurangan dimana bangku kosong mencapai hampir 22 ribu.
“Memang ini adalah ujian bagi kami menyusul kebijakan pengelolaan SMA/SMK ke Jatim. Namun kami akan terus mekakukan evaluasi dan perbaikan demi suksesnya program pemerintah 12 tahun,”tegas politisi asal PAN yang dihubungi lewat telpon genggamnya, Kamis (13/7).
Ditambahkannya, dalam PPDB kali ini khusus untuk SMK banyak beberapa jurusan yang peminatnya sangat minim. Ini dikarenakan di masyarakat beranggapan keluar dari SMK , mereka langsung masuk dunia kerja. Sehingga ketika sekolahpun mereka mencari jurusan sesuai dengan permintaan pasar. Akibatnya jurusan yang tidak trend seperti tari otomatis sepi peminat.
“Nah, dalam pertemuan dengan Ksdindik Jatim untuk masalah ini akan kita bicarakan juga,”akunya.
Termasuk soal intruksi Gubernur Jatim agar pendaftaran online diperpanjang ternyata tidak terlalu berpengaruh karena siswa yang tidak lolos langsung daftar ke swasta. Tentunya hal ini tidak luput dalam agenda evaluasi dalam rapat Komisi E.
Hal senada juga diungkapkan Ketua Kimisi E DPRD Jatim, dr Agung Mulyono. Menurutnya hal yang terjadi masih dalam batas kewajaran, akibat masa transisi. Tapi pihaknya berjanji masalah ini tidak terjadi kembali di tahun mendatang.
“Yang pasti kami akan terus melakukan perbaikan, sehingga masyarakat tidak dirugikan dengan pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kab/kota ke Pemprov Jatim,” papar politisi asal Partai Demikrat ini. [cty]

Tags: