TAHUN 2014 akan berakhir malam ini. Seluruh komponen masyarakat mesti ekstra waspada terhadap dua hal: perekonomian dan politik. Selain itu juga sences of crisis, karena praktik korupsi makin menggurita menjarahi APBN dan APBD. Sences of crisis, juga patut dikuatkan dalam wujud kesetiakawanan sosial, karena jurang antara si kaya dengan si miskin makin melebar. Juga tren perpolitikan dan perekonomian yang memburuk.
Per-politik-an yang buruk, diantaranya berupa perpecahan parlemen (DPR-RI) yang terbelah secara diametral. Kelompok Koalosi Merah Putih (KMP, dimotori Golkar dan Gerindra) dengan kelompok Koalisi Indonesia Hebat (KIH, dimotori PDIP dan PKB). Perpecahan parlemen secara diametral menyebabkan DPR tidak bisa bekerja selama 3 bulan. Alat kelengkapan dewan (komisi-komisi) tidak dapat dibentuk. Bahkan muncul struktur DPR-RI tandingan yang dibentuk oleh KIH.
Sejatinya, perpecahan di DPR-RI sekadar urusan pragmatis. Siapa menguasai apa, yang dimenangi KMP. Kelompok KMP awalnya memiliki kekuatan mayoritas tunggal dengan 292 kursi atau 52,1%. Kursi KMP terdiri dari F-Golkar (91 kursi), F-Gerindra (73), F-PAN (49), F-PKS (40) dan F-PPP (39). Sedangkan KIH memiliki 207 kursi atau 36,9%. Kursi KIH kumpulan dari PDIP (109 kursi), PKB (47), Nasdem (35) dan Hanura (16).
Tersisa kursi F-Partai Demokrat dengan kekuatan 11% yang dianggap floating, bisa ke KMP dan bisa pula ke KIH. Bergantung kepentingan isu politik. Misalnya, dalam dukungan Perppu Pilkada langsung pasti akan bergabung dengan KIH. Padahal dulu, fraksi parpol bentukan SBY ini abstain (walk-out). Andai fraksi Partai Demokrat tidak walk-out, pasti tidak diperlukan Perppu sebagai “cuci piring.” UU Nomor 22 tahun 2014 tentang Pilkada (yang dipilih oleh DPRD setempat).
“Cuci piring” (revisi UU Nomor 22 tahun 2014) juga menjadi kinerja yang tidak efisien di DPR-RI, karena baru beberap bulan UU itu disahkan. Selain UU tentang Pilkada, “cuci piring” juga harus dilakukan terhadap UU MD3. Andai kedua UU tidak direvisi, pastilah DPR akan tetap terbelah, masing-masing dengan pimpinan dewan. Dualisme struktural DPR-RI pastilah in-konstitusional. Itu ironis, karena DPR merupakan institusi (satu-satunya) yang berwenang membuat UU.
Tren per-politik-an belum kondusif sampai akhir tahun (masa reses DPR-RI). Pada sektor perekonomian, tren kesejahteraan rakyat masih “jauh panggang dari api.” Hal itu ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sehingga defisit neraca berjalan makin besar, makin rugi. Utang luar negeri secara otomatis lebih besar (dalam rupiah), makin berat membayar bunga dan pokok cicilan. Sebelumnya, disebabkan kenaikan harga BBM bersubsidi, secara langsung menumbuhkan orang miskin baru.
Berdasar perhitungan BI (Bank Indonesia), setiap kenaikan bensin sebesar Rp 1.000,- per-liter, akan menyebabkan laju inflasi sebesar 1,3%. Kalau naik-nya Rp 2.000,- maka inflasi akan melaju lebih kencang sekitar 2,6%. Sedangkan menurut perhitungan BPS kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.000,- akan menambah penduduk miskin baru sebanyak 1,2 juta jiwa. Kalau naiknya Rp 2.000,- maka jumlah penduduk miskin baru bertambah 2,4 juta jiwa.
Boleh jadi, tren politik dan perekonomian itulah yang dimaksud dalam mitos Rebo Wekasan. Dikhawatirkan bakal terjadi banyak musibah. Ini mitos sebagian muslim Nusantara. Karena itu sebagian masjid pada malam akhir tahun ini diselenggarakan pembacaan surat Yasin, serta istighotsah doa tolak bala (bencana).
Tetapi bencana bisa terjadi kapan saja, diluar hari Rebo Wekasan. Agama pula yang mengajarkan, bahwa bencana lebih disebabkan oleh perbuatan manusia (Quran surat Ar-Rum, 30:41). Bencana juga diturunkan dari langit berupa elit politik dan pejabat pubilk yang tak becus mengemban amanat penderitaan rakyat.
————– 000 —————
