Prihatin Pramuka Dipolitisasi Dukung 2019 Ganti Presiden

Gus Ipul menunjukkan video yang berisi sejumlah pelajar dengan berseragam pramuka meneriakkan 2019 ganti presiden, Senin (15/10).[adit hananta utama/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Beredarnya video 2019 ganti presiden oleh siswa berseragam Pramuka memantik rasa prihatin Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim. Hal tersebut dinilai telah melanggar aturan baik yang berlaku di internal Pramuka maupun undang-undang pendidikan.
Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengungkapkan, pihaknya memprotes atas beredarnya video sekelompok anggota Pramuka yang mendukung gerakan 2019 ganti presiden. Sebab, hal itu merupakan pelanggaran kode etik Pramuka.
“Saya memprotes keras dan menyesalkan terjadinya sesuatu yang menyeret Pramuka ke politik praktis. Apalagi dalam video itu melibatkan anak-anak berpakaian Pramuka,” kata Gus Ipul kepada wartawan di kantor Kwarda Jatim, Senin (15/10).
Dia mendesak Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso untuk mengusut tuntas kasus ini. “Pak Buwas harus ambil langkah hukum. Ini pelanggaran, khususnya buat para pengurusnya. Ini pelanggaran kode etik dan anggaran dasar Pramuka. Maka kita mohon ditindaklanjuti,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Gus Ipul sendiri belum dapat memastikan dimana lokasi video tersebut dibuat. Namun, jika di Jatim, pihaknya memastikan akan segera membekukan gugus depan tersebut. “Ada aturan tegas di Pramuka dan aturan itu harus kita tegakkan,” tegasnya.
Menurutnya, langkah hukum merupakan langkah yang tepat. Tujuannya, agar video itu tidak beredar semakin meluas di masyarakat. Pihaknya bersikap keras karena upaya politisasi itu melibatkan organisasi Pramuka. “Pihak yang membuat video harus meminta maaf. Politisasi Pramuka ini sebuah tindakan yang tidak baik. Sanksi hukum biar pengadilan yang memutuskan. Itu (video dukungan #2019 GantiPresiden) jelas pelanggaran,” paparnya.
Wakil Ketua Kwarda Pramuka Jatim AR Purmadi menambahkan, siapapun tidak boleh menarik Pramuka ke politik praktis. Bahkan, pengurus sebelum mereka dilantik, juga harus sanggup tidak membawa kepentingan poilitik ke dalam tubuh Pramuka.
“Tugas kita menyiapkan kader bangsa. Jangan sampai ada yang mengarahkan Pramuka ke politik. Soal sanksi lebih sanksi moral,” pungkas dia. [tam]

Tags: